Wagub: Pemprov Kaji Pemulihan Ekonomi Tanpa Bahayakan Masyarakat
Sumber Gambar :Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Banten di gedung PKPRI Kabupaten Serang, Cigabus, Kota Serang, Rabu (23/9/2020). Dalam sambutannya, Wagub menegaskan Pemprov Banten saat ini terus mengkaji kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi yang tak harus mengorbankan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
"Untuk itu kami lakukan
recovery ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata
Wagub. Hadir dalam acara tersebut Ketua Dekopin Provinsi Banten Rt Tatu
Chasanah dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.
Terkait pemulihan ekonomi
tersebut, Wagub meminta Dekopin untuk dapat turut menggerakkan perkonomian yang
terdampak pandemi Covid 19 di Banten sejauh ini. "Pemprov sendiri tentu
berkomitmen untuk mendukung program-program Dekopin melalui berbagai program di
dinas terkait," imbuhnya.
Wagub mengaku, kondisi
pandemi Covid 19 di Banten saat ini dalam kondisi kurang baik dimana tidak ada
daerah yang berstatus zona kuning, apalagi hijau. "Maka protokol kesehatan
itu mutlak. Tapi protokol kesehatan jangan sampai menghambat
perekonomian," ujarnya.
Terkait koperasi sendiri,
kata Wagub, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, Pemprov Banten
memiliki program pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi. Berikutnya
program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi dengan target
capaian sebesar 6 persen koperasi yang bankable dan program pelatihan SDM
Koperasi.
"Melalui Musyawarah
Wilayah Dekopin Provinsi Banten, Pemprov Banten senantiasa mendorong
terciptanya sinergi positif antara upaya yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi
dan Pemerintah Daerah, sehingga Koperasi mampu meningkatkan perannya dalam
mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Di tengah pandemi COVID-19
saat ini, lanjut Wagub, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Banten akan memberikan bantuan modal/ hibah bagi Koperasi dan Pelaku UKM yang
bersumber dari Dana Tidak Terduga. "Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Banten memfasilitasi bantuan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro
(UKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang besumber dari dana APBN,"
imbuhnya.
Kemudian, lanjutnya, Pemprov
Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakankegiatan
pelatihan-pelatihan tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi. Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Banten juga memfasilitasi Non Performing Loan (kredit
bermasalah) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)terkait
rescheduling.
Sementara itu, Nurdin Halid
dalam sambutannya mengatakan, koperasi sebagai salah satu solusi mempertahankan
kestabilan ekonomi. Gerakan koperasi dinilai aman karena mengandalkan semangat
kebersamaan.
Menurut Nurdin, gerakan
koperasi merupakan wadah perjuangan yang mengedepankan kepentingan bersama.
Konsepnya, masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang per orang.
"Kita akan mengalami
ekonomi melemah. Gerakan koperasi harus jadi pengaman," katanya.