Informasi Berkala

1. Profil Badan Publik

1. 1. Profil Badan Penghubung Daerah
2. 2. Sejarah dan Kedudukan
3. 3. Domisili Beserta Alamat Lengkap
4. 4. Ruang Lingkup Kegiatan
5. 5. Visi dan Misi
6. 6. Tugas dan Fungsi Beserta Kantor Unit Dibawahnya
7. 7. Struktur Organisasi
8. 8. Profil Singkat Pejabat Struktural
9. 9. LHKPN
10. 10. Maklumat Pelayanan
11. 11. Agenda Kegiatan Kepala Badan Penghubung
12. 12. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki
13. 13. Informasi Pelayanan
14. 14. Statistik Kepegawaian
15.     - 2021
16.     - 2022
17.     - 2023
18. 15. Statistik Keuangan
19.    - 2021
20.    - 2022
21.    - 2023

2. Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan

1. 1. Rencana Kerja
2. 2. Rencana Strategis
3. 3. Penanggung jawab dan pelaksana program
4. 4. Target dan capaian program dan kegiatan
5. 5. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
6. 6. Anggaran program dan sumbernya
7. 7. Informasi layanan khusus 
8. 8. Perjanjian Kinerja
9. 9. Indikator Kerja Utama
10. 10. Pengukuran Kinerja Kegiatan
11. 11. Laporan Capaian Kinerja
12. 12. LKIP
13. 13. Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat badan Publik Negara
14. 14. Informasi penerimaan peserta pelatihan

3. Ringkasan Laporan Keuangan

1. 1. RKA
2. 2. DPA
3. 3. Laporan Realisasi Anggaran
4. 4. Laporan Neraca
5. 5. Laporan Keuangan
6. 6. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
7. 7. Daftar Aset dan Inventaris

4. Laporan Akses Informasi Publik

1. 1.Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik 
2. - Tahun 2021
3. - Tahun 2022
4. - Tahun 2023

5. Informasi Tentang Peraturan,Keputusan, dan/atau Kebijakan 

• - UU NOMOR 23 TAHUN 2000
• - UU NOMOR 14 TAHUN 2008
• - UU NOMOR 23 TAHUN 2014
• - PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH 
• - PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016
• - PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018
• - PERKI 1 TAHUN 2010 TENTANG INFORMASI PUBLIK
• - PERGUB BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
• - PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2016
• - PERGUB NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SOTK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
• - PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2017
• - PERMENDAGRI NOMOR 28 TAHUN 2014
• - PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PPID
•  -SK KETUA KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 
• - UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009
• - INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020
• - KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020
• - KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020
• - KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG  GUGUS TUGAS BARU
• - KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA (COVID-19) 
• -  PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
• - SURATEDARAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2020
• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PPID
• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG SPBE
• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
• - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN HARGA STANDAR KI
• - PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS 
• - PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SLIP

6. Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Serta Tata Cara Pengajuan Keberatan Serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berikut Pihak-Pihak Yang bertanggungjawab Yang Dapat Dihubungi 

1. 1. Layanan Permohonan Informasi Publik
2. 2. Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik
3. 3. Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
4. 4. Informasi Tata Cara Pengajuan Keberatan
5. 5. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. 6. Formulir  dan Tanda Terima Permohonan Informasi
7. 7. Formulir Keberatan
8. 8. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
9. 9. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi
10. 10. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
11. 11. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
12. 12. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
13. 13. SOP pendokumentasian informasi publik
14. 14. SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan

7. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan

1. 1. Tata cara melakukan pengaduan layanan publik
2. 2. lapor.go.id
3. 3. epormas banten

8. Prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat di kantor OPD

1. - Prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat di kantor OPD

9. Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. - Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa