Artikel

Sejak diberlakukan harga minyak goreng Rp 14.000 per liter pada 19 Januari 2022, ketersediaan di pasaran masih belum stabil. Pada Minggu 13 Maret 2022, Presiden Joko Wdodo yang melakukan pengecekan langsung ke salah satu minimarket, stok minyak goreng kosong.

Di pasar, stok minyak goreng tersedia namun pasokan yang tidak pasti menyebabkan harga minyak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan.

Di Banten, Polresta Kota Serang dan Polres Lebak beberapa waktu lalu mengamankan tersangka penimbunan minyak goreng. Penangkapan tersangka minyak goreng ini menunjukkan ulah para penimbun merupakan salah satu stok minyak goreng langka di pasaran.

Pengendalian dan pasokan minyak goreng yang belum stabil membuat Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menggandeng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga pasokan minyak goreng dan tidak memberi ampun kepada mafia yang menyebabkan minyak goreng langka.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, sejak 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng untuk masyarakat.

Meski jumlahnya berlimpah, harga yang ada di pasaran belum sesuai HET pemerintah yakni minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp14 ribu per liter.Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yakni mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.  Adapun ketentuan tersebut baru berlaku secara efektif mulai Rabu, 16 Maret 2022.

Dengan pencabutan HET ini, maka harga minyak goreng kemasan saat ini akan diserahkan ke mekanisme pasar. Sedangkan subsidi minyak goreng curah ditetapkan dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Airlangga mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter. (Antara, Selasa,15/3/2022).

Airlangga menjelaskan bahwa subsidi terhadap minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini.

Ia mengatakan harga minyak goreng kemasan lain seperti kemasan sederhana dan premium dapat menyesuaikan dengan nilai keekonomian yang ada, sehingga diharapkan minyak goreng akan tersedia di pasar modern dan pasar tradisional.

Tak kalah penting yakni pengawasan ketat dan memberantas ulah mafia minyak goreng harus digencarkan. Dugaan adanya mafia minyak goreng mencuat di tengah ketersediaan minyak goreng yang mencukupi namun di pasaran tidak stabil.

Upaya Polri untuk mengawasi ketat pasokan minyak goreng pun dilaksanakan di daerah, termasuk di Banten. Sejumlah penindakan tegas terhadap pihak yang melakukan penimbunan minyak digoreng dilakukan proses hukum.

Polri diharapkan makin aktif dan masif mengawasi pasokan minyak goreng dari produsen ke agen hingga konsumen. Jangan sampai mafia minyak goreng berkeliaran yang pada gilirannya stok minyak goreng tidak stabil dan harga tidak bisa dikendalikan.

Pihak Kemendag juga harus proaktif, karena ketidakstabilan pasokan minyak goreng sudah lama dikeluhkan. Oleh karena itu butuh penanganan cepat dan taktis  sangat mendesak. Mengingat sebentar lagi akan memasuki Ramadan yang biasanya kebutuhan bahan pokok akan meningkat.

Sidak Presiden Jokowi ke salah satu minimarket yang menemukan stok minyak goreng tidak ada merupakan kode keras ke jajaran terkait untuk bekerja lebih keras mencari solusi tepat dalam penanganan kelangkaan minyak goreng.

Waktu untuk mentabilkan kembali stok minyak goreng dan pengendalian harga tidak lama, karena jika tolok ukur sebelum Ramadan, maka waktunya tak kurang setengah bulan.

Jadi, Kemendag dan jajaran Kementerian terkait  punya langkah terobosan dalam mengatasi persoalan pasokan minyak goreng, termasuk mengimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kelangkaan minyak goreng bisa segera diatasi dengan baik.*** (Maksuni, Praktisi Pers)