Wagub Banten Minta Dana Transfer Daerah Sejajar Jabar, Ini Alasannya
Sumber Gambar :Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta
Pemerintah Pusat mengalokasikan besaran dana transfer daerah untuk Provinsi
Banten yang sejajar bersama Jawa Barat dan provinsi lainnya di Pulau Jawa.
Wagub menilai Banten sebagai wilayah penyangga ibukota memiliki keperluan
pengembangan daerah yang sama dengan Jabar dan provinsi lainnya di Pulau Jawa.
"Jadi kepada Pemerintah Pusat mohon
dipertimbangkan, supaya kita di Banten ini juga mendapat rasa keadilan yang
sama dengan teman-teman kita di Jabar dan provinsi lainnya di Pulau Jawa,"
kata Wagub usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI dan
Pemerintah Provinsi Banten bertema Evaluasi Kebijakan DPD RI dalam Transfer
Daerah di Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan
Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang (Sabtu,
14/11/2020).
FGD dibuka oleh Ketua DPD RI AA La Nyala Mattalitti.
Senator asal Banten yang hadir di antaranya Andiara Aprilia Hikmat, Habib Ali
Alwi dan TB. M. Ali Ridho Azhari. Tampak pula senator dari luar Banten di
antaranya Badikenita BR. Sitepu (Sumut), Erni Sumarni (Jabar), Ahmad Bastian
dan Bustami Zainudin (Lampung), Jialyka Maharani (Sumsel), Fernando Sinaga
(Kaltara), Sukiryanto (Kalbar) dan Matheus Stefi (Malut).
Diungkapkan Wagub, sebagai daerah penyangga ibukota
Negara, wilayah Provinsi Banten memiliki urgensi pengembangan daerah yang sama
dengan daerah lainnya di Jabar yang menjadi penyangga ibukota. "Jadi
jangan heran kalau daerah-daerah itu menggeliat, beda dengan di Banten
misalnya," imbuhnya.
Wagub menegaskan, dirinya tidak dalam konteks
menyalahkan Pemerintah Pusat ketika mengusulkan pemerataan dana transfer daerah
ini. Namun hal itu lebih dikarenakan kemampuan keuangan pemerintah daerah
memang berbeda-beda.
"Nah, di sinilah peran Pemerintah Pusat
dinanti," ungkapnya.
Masih menurut Wagub, parameter yang digunakan
pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran dana transfer ke daerah saat
ini adalah hal-hal seperti luas wilayah atau jumlah penduduk. "Mungkin
akan lebih adil kalau dalam konteks ini parameter yang dipakai misalnya itu tadi
karena sama-sama daerah penyangga ibukota," imbuhnya.
Dikatakan, sejumlah daerah di Banten yang menjadi
wilayah penyangga ibukota sangat memerlukan stimulan perekonomian agar mampu
menjadi daerah pengaman bagi ibukota. Selain itu, daerah-daerah tersebut memerlukannya
sejumlah pembangunan infrastruktur fisik pendukung sebagai wilayah penyangga
ibukota.
Wagub juga mengungkapkan bahwa Provinsi Banten layak
mendapatkan tambahan alokasi anggaran dana transfer daerah dimaksud mengingat
prestasi pengelolaan keuangan yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil
mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI.
"Memang kemudian kita dapat Dana Insentif Daerah
(DID) sebagai kompensasinya, tetapi dana transfer seperti DAU (Dana Alokasi
Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) masih jomplang dengan Jabar dan lainnya.
Termasuk juga dana desa, Jabar dan Jatim itu Rp 70 triliun lebih,"
paparnya.
Sebelumnya dalam paparannya Wagub mengungkapkan, bahwa
Banten sejauh ini masuk kategori daerah yang rasio kemandirian keuangannya
tinggi. Hal itu merujuk kepada postur pendapatan di APBD dimana pendapatan asli
daerahnya mencapai 58,01 persen atau sebesar Rp6 triliun, sementara dana
perimbangan dari pusat hanya sekitar 41,46 persen atau sebesar Rp4,3 triliun.
Usulan Proyek Strategis
Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan kepada
DPD beberapa usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat dibutuhkan di
Provinsi Banten untuk mendapat atensi dari para senator di DPD RI. Di antaranya
di bidang pengairan, perhubungan, dan infrastruktur lainnya.
Usulan proyek strategis dimaksud di antaranya:
Pembangunan Kanal Banten Lama; Pembangunan Bendungan Ciliman; Pengamanan Pantai
Labuan, Citeureup, Cimandur; Pengendalian Sungai Citalak; Pembangunan Bendung
Cimoyan; Pengendalian Banjir Sungai Cilemer; dan Pengendalian Banjir Sungai
Ciliman.
Berikutnya, Pembangunan tidak sebidang Baros;
pembangunan Jalan Lingkar Baros; Pembangunan/ Penggantian/ Duplikasi Jembatan
Tol Kramat Watu; Pembangunan Simpang Susun Cikande; Pembangunan Jalan
Boru-Cikeusal; pembangunan Simpang Sebidang Kramat Watu; Pembangunan/
Penggantian/ Duplikasi Jembatan Tol Bogeg; pembangunan Flyover Sudirman;
Pembangunan/ Pelebaran Jalan Akses Exit Tol Serang Timur-Armada-Pakupatan;
Pembangunan jembatan kereta api Bogeg; Pembangunan Jembatan Tb Suwandi;
Pembangunan Simpang Susun Kebon Jahe; Pembangunan Simpang Susun Trondol;
Peningkatan ruas jalan Serang - Merak; Peningkatan kapasitas ruas jalan
Palima-Pandeglang; pembangunan under pass Jombang.
Pemprov Banten juga mengajukan pembangunan rumah susun
di sport centre dan pembangunan bandara Banten selatan.