Wagub Andika : Stunting di Provinsi Banten Menjadi Turun 23%
Sumber Gambar :Wakil Gubernur Banten Andika
Hazrumy mengungkapkan dalam penanganan gizi buruk (stunting), Pemerintah
Provinsi Banten berhasil menekan angka stunting dari 29,6 % pada tahun 2017
menjadi 23,4 % pada tahun 2019. Hal itu diungkap Wagub saat mendampingi Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam acara
tatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di Kantor Kelurahan
Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon (Jum'at, 12/3/2021).
"Adapun untuk peningkatan
kapasitas kelembagaan Posyandu untuk
konvergensi stunting terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di
Kabupaten Serang 3 desa dan Kab Pandeglang 5 desa," ungkap Wagub.
Untuk tenaga kesehatan Bidan
sendiri sebagai bagian dari upaya menekan stunting, kata Andika, di Provinsi
Banten terdapat sebanyak 6.911 Bidan dengan rincian Kota Cilegon 331 orang,
Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangsel 801 orang dan
Kabupaten Lebak 1.201 orang. Berikutnya, Kabupaten Pandeglang 936 orang,
Kabupaten Serang 780 orang dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.
Dijelaskan Andika, kunjungan
Menko PMK Muhadjir Effendi ke Kota Cilegon secara umum terkait dengan evaluasi
dan monitoring pelaksanaan PPKM Mikro. Namun demikian, secara khusus sebagai
Menko PMK, dalam kunjungannya juga ingin secara spesifik memonitor penanganan
stunting, di mana dikhawatirkan angka stunting akan kembali naik atau sulit
ditekan di masa pandemi Covid-19 ini.
Untuk diketahui, Kunjungan
Kerja Menko PMK Muhadjir Effendi di Kota Cilegon diawali dengan meninjau lokasi
isolasi mandiri di Perumahan Taman Cilegon Indah, dimana terdapat sebuah
UMKM konveksi dinyatakan semua karyawannya
yang berjumlah 11 orang positif Covid-19.
Menurut Menko PMK Muhadjir
Effendi, isolasi mandiri dalam kerangka PPKM Mikro seperti yang dilakukan UMKM
di Cilegon tersebut sudah sangat tepat. "Jadi sekarang itu kita mulai dari
lingkup yang kecil, kalau harus isolasi ya lingkup RT, RW. Kalau (lingkup)
besar ya malah repot," katanya.
Menko PMK Muhadjir Effendy
juga mengapresiasi angka stunting Provinsi Banten yang berhadil ditekan menjadi
23% pada tahun 2019 lalu. Menurutnya, angka tersebut sudah di bawah angka
rata-rata Nasional yang sebesar 26 persen.
"Tadi dilapori Pak Wagub
(Wagub Banten Andika Hazrumy) stunting di Banten turun menjadi 23 persen. Itu
bagus, di bawah rata-rata Nasional yang sekitar 26 persen," ungkapnya
kepada pers usai bertatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di
Kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.
Dikatakan, kunjungannya ke
Kelurahan Masigit tersebut sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana
kelurahan tersebut berhasil menekan angka stunting pada balita. "Jadi
rupanya memang di sini kerjasama dan kordinasi dari stakeholder stuntingnya
berjalan baik. Kordinasi Puskesmas, perangkat kelurahan sampai bidannya
berjalan," paparnya.
Lebih jauh Muhadjir
mengungkapkan, target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan
pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang
bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah
menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk
menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.
Dalam mencapai target
penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala
BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana. BKKBN yang memiliki infrastruktur
organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian
dan lembaga yang berkaitan.
“Jadi BKKBN memegang kendali
pencegahan stunting saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,”
katanya.
Turut mendampingi Walikota
Cilegon Helldy Agustian.
RILIS DAN FOTO: BIRO
ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI BANTEN