Terima Kunker Banleg DPR RI, Wagub Andika: Ketahanan Pangan Banten Di Masa Pandemi Aman Terkendali
Sumber Gambar :Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, kondisi ketahanan pangan di Banten pada masa pandemi Covid-19 aman dan terkendali dengan baik. Pemerintah Provinsi Banten bahkan telah menyalurkan cadangan beras Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 831.830 kg yang disalurkan untuk 83.183 KK di 603 desa dan 83 kecamatan.
“Berdasarkan analisa
ketahanan pangan komposit, terdapat 8 Kecamatan dari 155 kecamatan di Provinsi
Banten yang rentan terhadap rawan pangan atau masuk dalam prioritas 1–3, yang
tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,” kata
Andika dalam sambutanya pada acara kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di
Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (21/1).
Andika melanjutkan,
untuk keamanan pangan segar sendiri, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas
Ketahanan Pangan telah menerbitkan 297 sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT).
Lebih jauh Andika
mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi penghasil beras
dengan total luas lahan sawah sebesar 204.335 Ha. Berdasarkan hasil
penghitungan BPS menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Provinsi Banten menduduki posisi ke-10
sebagai Provinsi Penghasil Beras Tertinggi Nasional di tahun 2019 dengan
produksi beras sebesar 843.000 ton.
Menurutnya,
berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari
- Desember 2020, sampai dengan akhir tahun 2020 ketersediaan beras di Provinsi
Banten surplus sebesar 105.314 ton. Provinsi Banten mampu memasok beras ke DKI
Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli – Desember 2020, dengan
tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi.
“Provinsi Banten
Mampu menambah pasokan beras di DKI Jakarta secara kontinyu, sehingga ikut
berpatisipasi dalam mendukung ketersediaan beras, menjaga kestabilan harga
beras dan menekan tingkat inflasi di DKI Jakarta,” paparnya.
Pemerintah Provinsi
Banten, kata Andika, juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan beras
melalui pengawasan terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input
produksi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk memperpendek
supply chain pangan melalui BUMD Agrobisnis. Pemerintah Provinsi Banten juga
bekerja sama dengan Perhutani dan Perkebunan Negara/ swasta untuk membuka lahan
baru dengan pola tumpang sari. Serta membantu akses permodalan perbankan bagi
petani.
Semua itu, kata
Andika, dilakukan mengingat ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat (4)
pilar yaitu ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan. Ketahanan
pangan, lanjutnya, juga memiliki permasalahan dan tantangan yang besar
sebagaimana yang termaktub dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia
Tahun 2018.
“Ketiganya adalah
akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, akselarasi
pencegahan dan intervensi gizi buruk dan perubahan iklim yang berdampak
terhadap risiko gagal panen,” kata Andika.
Sementara itu, Wakil
Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, pemerintah telah
mengalokasikan dana sekitar Rp.104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong
produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan
teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan
memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.
“Kunker ini salah
satunya untuk menyerap aspirasi daerah terkait dengan pembangunan ketahanan
pangan,” katanya.