Terima Kunjungan DPD RI, Pj Sekda Banten: Pemerintahan Berjalan Baik
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tranggono bersama jajaran Forkopimda menerima Kunjungan Ketua dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (7/7/2022).
Kunjungan yang dibalut dalam diskusi itu dilakukan
juga bersama Pemerintah Daerah, Forkopimda, Akademisi serta Tokoh Masyarakat
Banten yang dipandu langsung oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan
didampingi oleh Pj Sekda Banten M Tranggono.
Dalam pemaparannya Tranggono mengatakan roda
pemerintahan Provinsi Banten selama dua bulan dipimpin oleh Pj Gubernur Banten
Al Muktabar berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari penguasaan
masalah dan komunikasi yang dibangun cukup baik oleh Pj Gubernur Banten Al
Muktabar. Sehingga siapa harus berbuat apa menjadi jelas sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.
"Itu mungkin kelebihan beliau yang secara
administrasi tentu menguasai persoalan yang ada," katanya.
Selanjutnya, selama dua bulan lebih memimpin, banyak
yang sudah dilakukan oleh Pj Gubernur Banten seperti penanganan stunting dan
gizi buruk yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi, pencanangan fakta
integritas ASN, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan pendidikan dan
penyiapan generasi pelajar Banten dalam menghadapi perkembangan IT yang begitu
pesat.
"Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan Penjabat
Gubernur Al Muktabar menggagas SMA Negeri Metaverse, sebagaimana yang telah
dilakukan di Kampus Harvard University untuk menciptakan programer komputer
uang handal," ujarnya.
Diungkapkan Tranggono, indeks partisipasi sekolah di
Provinsi Banten saat ini baru mencapai 65 persen lebih. Oleh karena itu, dengan
Program pembelajaran SMA yang efektif ini, diharapkan seluruh masyarakat Banten
bisa mendapat akses pendidikan yang mudah dan terjangkau.
"Karena dengan metode ini, sebagaimana yang
dilakukan di Harvard University bisa mencetak 10 ribu programmer. Kalau ini
terlaksana di Banten, bisa menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia
pendidikan. Sehingga dampak dominonya akan berpengaruh juga pada sektor lain
seperti peningkatan angka IPM," ucapnya.
Kemudian terkait dengan tenaga honorer, Tranggono meminta agar Pemerintah Pusat bisa
menunda terlebih dahulu kebijakan rencana penghapusan honorer pada tahun 2023
nanti. Hal itu dikarenakan, saat ini peran honorer dalam menunjang kinerja
Pemerintah Daerah sangat besar sekali.
Hal lainnya, Tranggono mengungkapkan hubungan baik di
internal Pemprov Banten, Forkopimda maupun komunikasi dan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat sejauh ini cukup terjaga dengan baik. Hal itu dibuktikan
dengan sudah berjalannya berbagai program yang dilakukan oleh Pemprov Banten
berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
"Di internal Forkopimda, kita intens melakukan
koordinasi baik dengan Polda, Kejati maupun Korem berkenaan dengan berbagai
program yang sedang dan akan dilakukan," ujarnya.
Sementara itu ketua komite I DPD RI Fachrul Razi dalam
pemaparannya menjelaskan, kedatangan dirinya bersama rombongan ke Provinsi
Banten ingin menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kondisi
Pemerintah Daerah (Pemda) serta perkembangannya yang saat ini banyak dijabat
oleh seorang Pj (Penjabat, red)
"Tapi mendengar pemaparan dari Pak Sekda tadi,
sepertinya roda pemerintahan di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik,
apalagi ada terobosan baru yang akan dilakukan dalam dunia pendidikan di
Banten," katanya.
Terkait dengan persoalan honorer, lanjutnya, itu sudah
menjadi konsentrasi kerja Komite I DPD RI. Pihaknya mengaku sudah menerima
banyak masukan baik dari guru maupun honorer, terkait dengan kebijakan di atas.
"Tapi intinya, kita akan perjuangkan apa yang menjadi keresahan honorer di berbagai daerah saat ini. Kita juga akan membentuk Pansus untuk itu dan akan segera melaksanakan Rakor dengan menteri yang baru nanti," pungkasnya.
Sumber : Biroadpimbanten