Tekan Inflasi, Pemprov Banten Siapkan Upaya Strategis Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Al
Muktabar menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus menjaga stabilitas
harga dan ketersediaan pangan guna menekan angka inflasi di Provinsi Banten.
Pemprov Banten terus mengamati beberapa komoditi yang bisa mempengaruhi inflasi
kemudian akan mengkomunikasikan rumus secara cermat untuk menanganinya.
“Secara Nasional Banten
berada di 3,77 persen secara y-on-y yang artinya kita berada di bawah rata-rata
Nasional. Dan seusai Libur Lebaran 2023 ini, kita akan coba lebih perhatikan
lagi ketersediaan pangan dan harga yang ada di pasar,” jelasnya usai mengikuti
Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang.
Senin, (8/5/2023).
Dalam kesempatan itu, Al
Muktabar menjelaskan setelah Libur Lebaran 2023 dan melewati beberapa hari
penting lainnya. Provinsi Banten mengalami lonjakan mobilisasi pada beberapa
komoditas pangan.
“Terkait dengan posisi
kemarin di bulan puasa maupun hari-hari besar lainnya, kebutuhan masyarakat
Banten terus meningkat,” ungkapnya.
Maka dari itu, jelas Al
Muktabar, Pemerintah Provinsi Banten memiliki sejumlah upaya strategis dalam
menekan kenaikan harga dan ketersediaan bahan pokok yang disebabkan dengan
meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Terkait dengan posisi
kemarin di bulan puasa maupun hari-hari besar lainnya, kebutuhan masyarakat
Banten terus meningkat. Maka dengan ini kebijakan bersama antar Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam melakukan analisis
kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan berkolaborasi antara
Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menerapkan kebijakan yang bisa menekan harga
komoditi, ketersediaan pangan terutama dalam menekan inflasi.
“Seperti minyak goreng,
cabe, bawang merah, bawang putih yang terkadang harga atau ketersediaannya bisa
saja berubah. Kita bisa melakukan langkah-langkah yang mengintervensi subsidi
atas kewenangan daerah yang bisa dilakukan, sesuai peraturan yang berlaku,”
jelasnya.
Al Muktabar juga
menyampaikan untuk terus melakukan koordinasi antar OPD dan stakeholder lainnya
dalam memberikan bantuan pangan yang diharapkan penerimanya bisa sesuai target
berdasarkan informasi dan data yang sesuai.
“Upaya kita dalam
pengendalian juga dilakukan melalui pemberian bantuan yang sesuai target.
Sehingga bisa meminimalisir kebutuhan masyarakat yg memicu inflasi,”
jelasnya.
“Dan koordinasi dengan
TNI/Polri juga kita tingkatkan untuk pengawalan dalam rangka percepatan target
terutama penyaluran beras yang sudah bergulir dan bisa memeriksa kecepatan dan
ketepatan pada penerima manfaat,” tambahnya.
Al Muktabar juga
menjelaskan, upaya ini juga dilakukan sebagai langkah untuk mengevaluasi APBD
untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang secara tidak langsung bisa
menangani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Kemudian terus melakukan
operasi pasar yang bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan memantau harga
bahan pokok yang berlaku di pasar.
“Dan langkah yang paling
konkret yang terus kita upayakan dan kita tingkatkan yakni operasi pasar untuk
mengetahui stok dan harga bahan pokok yang tersebar di masyarakat,” ungkapnya.
Dengan berbagai upaya
srtaregis yang terus dioptimalkan, Al Muktabar berharap Provinsi Banten mampu
menekan angka inflasi dari berbagai sektor terutama sektor pangan yang terdiri
dari beberapa komoditi yang terkadang terus mengalami peningkatan.
“Jadi dengan fokus seperti
ini statistiknya terus kita analisis komoditi apa yang harus kita lakukan upaya
dalam mengurangi peningkatannya,” pungkasnya.