Artikel

 Pemerintah saat ini sedang gencar dalam penanggulangan penyakit stunting pada anak. Diharapkan, dengan berbagai upaya penanggulangan yang gencar, angka penderita stunting terus menurun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat data anak penderita stunting tahun 2019 di Provinsi Banten sebesar 23,4%.

Angka stunting tersebut diharapkan pada tahun 2024 dapat ditekan sebesar 50% hingga berkisar di antara angka 12 atau 13% sesuai roadmap penurunan angka stunting nasional sebesar 50% dari kondisi awal.

Komitmen dalam menurunkan angka stunting terungkap saat pembukaan Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Program Banggakencana Provinsi Banten 2021 yang diselenggarakan BKKBN Banten secara virtual dan offline, Selasa (30/3/2021), .

Diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama (kronis), sehingga anak tumbuh lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi didalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir.

Permasalahan yang menjadi kehawatiran utama bukan terletak pada ukuran tinggi badan, akan tetapi yang mendapat perhatian utama adalah efek yang ditimbulkan dari kasus stunting karena gizi buruk yang terjadi pada balita ini dalam jangka panjang sulit untuk diperbaiki seperti terjadi gangguan kognitif yang menyebabkan penurunan kecerdasan dan rentan terhadap penyakit, serta berisiko mengalami penyakit tidak menular (PTM) disaat dewasa.

Agar program penanggulangan dalam menurunkan angka stunting terealisasi, perlu adanya keterlibatan semua pihak, karena untuk stunting peran sektor kesehatan hanya 30%, sedangkan 70%-nya harus melibatkan sektor lainnya, seperti sektor pangan, pertanian, permukiman, agama, pendidikan.

Kemudian, sektor pembangunan keluarga, menjadi sebagian tugas BKKBN yang memiliki konsep pola asuh orang tua yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan stunting melalui penerapan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Faktor yang perlu diantisipasi  meningkatnya angka stunting dan juga angka gizi buruk yakni dampak dari kemiskinan. Jika anga kemiskinan tak bisa ditekan, akan berdampak terhadap pencapaian target penurunan stunting pada level angka 12 atau 13% di tahun 2024.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dalam sambutan tertulis pada Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Program Banggakencana Provinsi Banten 2021, mengatakan dalam rangka membangun kembali ekonomi yang terpuruk akibat wabah Covid-19, Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 akan fokus mengembangkan pertanian dan memperbanyak proyek-proyek infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Komitmen Pemprov Banten dalam penanggulangan stunting patut mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan. Termasuk dari BKKBN yang fokus dalam pengembangan pembangunan keluarga.

Sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan stunting di Banten diharapkan terjalin secara baik sehingga, hasilnya akan lebih optimal. Dalam kaitan sinergitas ini, pentingnya menyelaraskan program yang tidak tumpang tindih, antara di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diharapkan sinergis dalam penanggulangan stunting. Hal itu didasarkan pada adanya korelasi faktor kemiskinan terhadap munculnya penderita stunting.

Artinya, persoalan stunting dan gizi buruk, salah satunya disumbang oleh faktor kemiskinan pada sebuah keluarga. Dalam konteks ini, maka program penanggulangan kemiskinan harus selaras dengan program penanggulangan stunting.

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan tentu berbeda dalam hal penekanannya, namun tujuannya sama yakni menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dalam hal ini, maka program BKKBN dalam hal edukasi dan sosialisasi menjadi penting dalam membantu program penanggulangan kemiskinan dan stunting tersebut.*** (Maksuni, Praktisi Pers)