Selama tahun 2022, Inflasi Provinsi Banten 5 Besar Terendah Nasional
Sumber Gambar :Inflasi tahun ke tahun (year
on year/ YoY) Desember 2022 Provinsi Banten masuk 5 (lima) besar Nasional
terendah. Inflasi YoY di Provinsi Banten sebesar 4,56%. Sedangkan, inflasi
nasional mencapai 5,51%. Provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia adalah Maluku
Utara sebesar 3,47%. Disusul kemudian Papua Barat 3,87%, Sulawesi Utara 4%, DKI
Jakarta 4,21 dan Banten 4,56%. Sementara lima provinsi dengan inflasi tertinggi
selama tahun 2022 adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43% disusul kemudian
Sulawesi Tenggara 7,39, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan Nusa
Tenggara Timur 6,65%.
Dalam Rapat Koordinasi
(Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (09/01/2023),
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendapatkan apresiasi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia (Memendagri) M Tito Karnavian atas
keberhasilannya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten. “Minggu
lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten Year
on Year (YoY) menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka
5,34% di bawah rata-rata Nasional 5,42%. Dan minggu ini berada di posisi 5
besar terendah Nasional sebesar 4,56%, di bawah rata-rata Nasional,” jelas
Mendagri Tito.
Dikatakan, Pemprov Banten
juga berhasil memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya dalam
mengendalikan inflasi di akhir tahun. “Menjelang akhir Desember memang
sudah kita perkirakan dapat terjadi kenaikan harga. Hal tersebut sudah kita
bahas dengan bisa memanfaatkan dana BTT seperti dalam kegiatan pasar murah. Dan
Provinsi Banten sudah mengerjakan paparan itu, terima kasih. Ini bisa kita
jadikan pembelajaran bagi kita semua,” ujar Mendagri Tito.
Dalam kesempatan itu,
Mendagri Tito memberikan kesempatan kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk
memaparkan upaya dan langkah konkrit yang telah dilaksanakan dalam
pengendalian inflasi di Provinsi Banten.
Beberapa upaya yang
dilakukan Pemprov Banten dalam menekan inflasi di antaranya melaksanakan
operasi pasar murah yang telah dilaksanakan sebanyak 85 kali dari bulan Maret
hingga Desember 2022.
“Dalam menekan angka
inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat. Kita melakukan operasi pasar
murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan
sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif,” jelas Al Muktabar
dalam pemaparannya.
Selain mengadakan pasar
murah, Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens.
Juga kunjunan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang
nantinya memicu kenaikan angka inflasi.
“Di samping sidak ke
pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok
dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar,
upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Banten juga dipicu dari kerja
sama antar daerah yang salah satunya memberikan dorongan kepada Badan Usaha
Milik Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu mennyediakan sumber
bahan pokok yang dibutuhkan.
“Kemudian kita juga
melakukan langkah-langkan yang terukur terkait kerja sama antar daerah yang
terus kita optimalkan sehingga bisa membantu kita dalam mempersiapkan berbagai
komoditi,” ungkapnya.
Dijelaskan, Provinsi Banten
melakukan kolaborasi dalam menekan angka inflasi dengan Tim Pengerak PKK yang
jaringan dan kegiatan organisasinya hingga taraf rumah tangga. Salah satunya
kolaborasi gerakan tanam yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi
kebutuhan dalam ketahanan pangan. Bisa langsung dinikmati oleh keluarga.
Selanjutnya, upaya
pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Banten dengan merealisasikan dana
Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan
pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti
bantuan usaha.
“Lalu kita juga menyiapkan
dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras
untuk stok pangan,” ungkapnya.
Al Muktabar juga
menjelaskan, bahwa Pemprov Banten juga menggunakan APBD secara spesifik guna
mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.
“Dan kita juga terus
memberikan dukungan transpot dari APBD yang merupakan usaha penekanan angka
inflasi.” Jelasnya.
Dari segala upaya yang
diterapkan dalam pengendalian Inflasi, menurut Al Muktabar Pemprov Banten terus
mencoba hal-hal yang memungkin kan bisa menekan angka inflasi dengan memperkuat
kolaborasi antar Kepala Daerah.
“Harapannya Kita terus
berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi, karena agregat Provinsi ini hasil
dari kerja di Kabupaten/Kota. Dan saya harap Kepala Daerah mampu mengetahui
persis masalahnya agar kita bisa menggunakan metode yang tepat,” pungkasnya.