Sasar 75.613 KPM, Pemprov Banten Menjadi Daerah Pertama Penyaluran BLT BBM dari APBD
Sumber Gambar :Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di halaman Samsat UPTD Cikande, Jl Raya Jakarta, Ciruas, Kabupaten Serang, Jumat (9/9/2022). Pemprov Banten menjadi daerah pertama yang melakukan penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM yang bersumber dari APBD.
Total Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang akan disalurkan dari APBD Pemprov Banten sebanyak 75.613
KPM. Secara simbolis, penyaluran diserahkan kepada 100 Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Pada hari ini, dilakukan penyaluran terhadap 1.000 KPM.
Penjabat (Pj) Gubernur
Banten Al Muktabar dalam sambutannya mengatakan, penyaluran ini merupakan hajat
bersama. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Banten bekerja keras
untuk bisa dilakukannya penyaluran BLT secara berjenjang.
“Provinsi Banten menjadi
yang pertama,” ungkap Al Muktabar.
"Saya berharap kepada
seluruh KPM agar menggunakan dana yang didapat ini untuk dibelanjakan pada
kebutuhan pokok dasar," tambahnya.
Dikatakan Al Muktabar,
subsidi ini sejatinya bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat
ditambah dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu,
karena bersumber dari masyarakat, bantuan ini harus tepat sasaran, mengingat
tujuan dari adanya subsidi ini untuk membantu masyarakat yang masuk sesuai
kategori.
"BLT ini merupakan
bentuk pengalihan subsidi BBM. Maka dari itu, pengalihan subsidi ini harus
tepat sasaran," ujarnya.
Terakhir, Al Muktabar
mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi
booster secara gratis, agar bisa segera mendatangi Puskesmas terdekat. Karena
dengan melakukan vaksinasi booster, daya imun tubuh kita akan semakin kuat
untuk menangkal serangan virus dari luar.
Dalam sambutannya, Kepala
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana melaporkan, Pemprov Banten
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar lebih yang bersumber dari Dana
Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk 75.613 KPM. Dengan
rincian Kabupaten Tangerang 26.378 KPM, Kota Tangerang16.756 KPM, Kota
Tangerang Selatan 4.061 KPM, Kabupaten Pandeglang 7.940 KPM.
Kemudian Kabupaten Lebak
1.604 KPM, Kota Serang 5.632 KPM, Kabupaten Serang 9.340 KPM, Kota Cilegon
3.902 KPM.
Untuk besaran Bansos yang
akan diberikan Rp150.000/bulan/KPM selama empat bulan. Total bantuan mencapai
Rp600.000/KPM untuk periode bulan September sampai Desember 2022.
"Sumber datanya sendiri
dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan,
sehingga sasaran yang diberikan oleh Pemprov Banten tidak double. Kemudian yang
kedua berasal dari data non DTKS," katanya.
Terkait dengan kriteria
penerimanya, lanjut Nurhana, ada empat prioritas kriteria yakni sopir angkot,
nelayan sebagai buruh yang hanya menerima upah bukan pemilik kapal, tukang ojeg
yang sebagai profesi atau mata pencaharian utama, pelaku usaha mikro dan kecil
yang diprioritaskan.
"Bantuan BLT ini akan
disalurkan langsung lewat rekening penerima melalui Bank Banten," ucapnya.
Suparman, salah satu KPM
asal Desa Terate, Kecamatan Cikande yang sehari-hari berprofesi sebagai petugas
parkir mengaku sangat senang mendapat bantuan BLT dari Pemprov Banten. Bantuan
yang ia dapatkan itu akan digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
"Alhamdulillah Pak. Seneng banget. Biasanya dalam sehari saya paling dapat Rp20.000, tapi dengan bantuan ini, ada uang lebih yang bisa saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok," ucapnya.