Berita

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memiliki program pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi, program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi dengan target capaian sebesar 6 persen koperasi yang bankable, dan program pelatihan SDM Koperasi. Hal itu sesuai dengan yang ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menangah daerah atau RPJMD 2017-2022.

“Pemerintah Provinsi Banten senantiasa mendorong sinergi positif antara upaya yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi dan Pemerintah Daerah, sehingga Koperasi mampu meningkatkan 5 perannya dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” demikian diungkapkan Wagub dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan unit toko bangunan ke-4 dan minimarket ke-3 beserta grosir warung mitra Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia (BMI) di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Senin (14/10/2019).

Wagub meyakini, program pemberdayaan UMKM seperti yang dilakukan BMI itu jika dilakukan secara berkesinambungan akan berkontribusi terhadap penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten. Mengutip data keadaan ketenagakerjaan BPS Provinsi Banten pada Februari tahun 2019, Wagub mengatakan, jumlah angkatan kerja Provinsi Banten pada Februari 2019 berjumlah 6,142 juta orang dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,58%. 

“Karena itu, diharapkan Koperasi Konsumen BMI dapat menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan pada bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Banten,” paparnya. 

Pengelolaan Koperasi dengan manajemen yang baik, kata Wagub, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Koperasi juga, lanjutnya, dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, Wagub juga meyakini bahwa keberadaan koperasi merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi kegiatan ekonomi pada suatu lingkungan komunitas. 

“Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi pada aspek kemudahan dan fasilitasi permodalan usaha, sistem pembinaan manajemen usaha serta pelatihan SDM koperasi,’ imbuhnya.

Senada dengan Wagub, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM Rully Indrawan yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian makro Indonesia diperkiraan baru sekitar 2-5%. Dari dua ratus ribu lebih koperasi yang ada di Indonesia, kata dia, hanya 1 atau 2 yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam daftar Global 300.  

“Pembinaan dan pendampingan UMKM yang memiliki porsi terbesar dalam perekonomian Indonesia harus diarahkan pada penguatan daya tahan dan daya saing,” kata Rully. 

Lebih jauh Rully mengatakan, pengelolaan koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kata dia, mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 64,8 persen atau sebanyak 171,17 juta jiwa dari total 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia.  

“Data tersebut menunjukkan peluang yang cukup potensial bagi pelaku Koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran barang dan jasa di platform digital,” ujarnya.  (PRESS RELEASE HUMAS PEMPROV BANTEN)