Realisasi Belanja dan Pendapatan Pemprov Banten Lampaui Rata-rata Nasional
Sumber Gambar :Realisasi belanja dan
pendapatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 ini sudah melampaui angka
rata-rata Nasional. Sampai tanggal 23 Desember 2022 kemarin realisasi belanja
sudah mencapai 82,94 persen, rata-rata Nasional 80,56 persen. Sedangkan untuk realisasi
pendapatan sudah mencapai 93,53 persen, rata-rata Nasional 92,19 persen.
“Capaian pembangunan fisik
sampai saat ini masih terus berprogres. Bahkan secara administrasi sebagian
sudah tinggal menunggu SP2D,” kata Al Muktabar seusai memimpin Rapat Pimpinan
(Rapim) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B
Curug, Kota Serang, Selasa (27/12/2022).
Al Muktabar meyakinkan,
capaian itu merupakan hasil kinerja bersama seluruh OPD yang terlibat, bukan
individu kelompok atau hasil dirinya sendiri.
"Karena sejatinya,
Pemerintahan Daerah itu diselenggarakan oleh dua Lembaga, Eksekutif dan
Legislatif. Di Eksekutif dibantu dengan seluruh stakeholder di masing-masing
OPD dengan perannya yang sudah ditentukan," ungkapnya.
“Dalam pelaksanaannya seluruh
OPD melakukan agenda dengan totalitas. Saya pantau itu satu-satu agar
implementasinya sesuai dengan target yang diharapkan untuk memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat, salah satunya melalui penyerapan anggaran
ini,” jelas Al Muktabar.
Dengan kerja bersama ini,
lanjutnya, dengan kondisi yang kurang baik seperti ini aspek pendapatan kita
masih terhitung baik, bahkan masuk pada 15 besar Nasional.
“Masih ada beberapa hari
kerja. Kita upayakan untuk bisa masuk 10 besar. Kemudian juga penyerapan
anggaran kita yang secara Nasional sudah masuk 10 besar, di situasi yang tidak
mudah juga,” ujarnya.
Dijelaskan, Rapim OPD selalu
rutin dilakukan sebagai bentuk bahan evaluasi dan juga mencari solusi bersama
ketika terjadi persoalan di lapangan. Salah satunya seperti kendala pelaksanaan
program pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita lakukan langkah
strategis, seperti tadi ada persoalan pembebasan lahan kita berkoordinasi
langsung dengan BPN. Ini bagian dari koordinasi kita yang baik dengan instansi
vertikal maupun internal,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti
menambahkan, harus ada upaya bersama untuk melakukan optimalisasi dalam rangka
memaksimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor serapan
belanja dan pendapatan.
“Kita juga sudah gulirkan
pajak rokok dengan BHPP beberapa hari lalu sebesar Rp 145 miliar,” katanya.
Rina melanjutkan, adapun untuk
anggaran dan realisasi pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sudah sampai tanggal 23 Desember 2022 sudah mencapai 94,25 persen, pendapatan
transfer 91,55 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah 100
persen.
“Sehingga totalnya sudah
mencapai 93,53 persen,” ungkapnya.
Kemudian terkait dengan
capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK, Provinsi Banten
masuk lima besar Nasional per bulan November 2022 dengan skor 92,54 persen.