Rakor dengan BNPB, Pemprov Banten Sampaikan Berbagai Program Penanganan PMK
Sumber Gambar :Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyampaikan berbagai hal yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi atensi khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi saat ini, mendekati waktu pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha.
Capaian program itu disampaikan pada kegiatan Rapat
Koordinasi (Rakor) terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bersama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Karantina Kementerian
Pertanian, Korem 064/Maulana Yusuf, Polda Banten, Kejati Banten, serta seluruh
unsur Forkopimda dan Penjabat (Pj) Sekda Banten Provinsi Banten. Rakor tersebut diselesanggarakan di Pendopo
Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (28/6/2022). Selain itu turut hadir juga seluruh
Forkompimda tingkat Kabupaten/Kota yang mengikuti secara online.
Seusai Rakor Pj Gubernur Banten Al Muktabar
menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pemerintah pusat ke Pemprov
Banten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PMK. Dikatakan Al Muktabar,
Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya yang maksimal dan terukur dalam
menghadapi kondisi PMK ini sebagai
upaya memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat mendekati hari raya kurban.
“Ada tiga skema pendekatan yang selama ini sudah
dilakukan dalam menyikapi perkembangan PMK di Banten, yaitu pendekatan
preventif, kuratif dan promotif. Preventif adalah upaya pencegahan-pencegahan
secara terukur. Kuratif bila sudah
ditemukan data yang terjangkit dilakukan pengobatan sesuai prosedur. Dan, promotif, Pemprov Banten selalu mensosialisasikan
kepada publik agar tetap tenang untuk bisa menyikapi keadaan ini dengan baik,”
jelasnya.
Selanjutnya, Al
Muktabar menyampaikan, Pemprov Banten sudah menerima vaksin sebanyak 1.100
dosis. Vaksinasi tersebut, progresnya
sudah dilakukan tanggal 26-27 Juni 2022 dan disebar di hampir seluruh wilayah
Provinsi Banten.
Selain itu, Pemprov Banten sudah membentuk Satgas PMK, yang terdiri dari
Forkopimda Provinsi Banten. Begitu juga pada tingkat
Kabupaten/Kota,”pungkasnya.
Sementara itu Kepala BNPB Letjen ( TNI) Suharyanto
dalam pemaparannya mengapresiasi langkah pencegahan dan penanggulangan PMK yang
sudah dilakukan Pemprov Banten. Dikatakan Suharyanto, PMK ini sudah menyebar di
19 Provinsi di Indonesia, sehingga penangananya harus sangat serius, tegrintegrasi
dan dilaksanakan seperti tahap pelaksanaan Covid-19.
“Saat ini sudah terbentuk Satgas PMK, BNPB ditunjuk
sebagai kepala Satgas nasional, kemudian penanggulangannya dibawah
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Sama seperti penanganan Covid-19,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih dalam tahap
pengumpulan data dan keterangan terkait populasi ternak dan seberapa jauh yang
sudah terinfeksi. Setelah itu kemudian dilakukan penanganan oleh pakar-pakar
yang ahli dalam bidang kesehatan hewan.
“Besok, Rabu (29/6/2022) Satgas nasional akan melakukan rapat kordinasi kembali untuk mendalami kebijakan apa yang akan dilakukan, apakah sistem lockdown tingkat pulau, provinsi atau Kota. Terkait dengan ketersediaan vaksin, tambahnya, saat ini sudah ada 800 ribu dosis di Kementerian Pertanian dan akan diadakan lagi sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Sumber : Biroadpimbanten