Provinsi Banten Integrasikan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Sumber Gambar :Pelaksana Harian (Plh)
Sekretaris Daerah Banten Virgojanti membuka Rapat Koordinasi (Rakor)
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penanganan Stunting di
Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu
(29/3/2023).
Turut mendampingi Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) M Mahdani, Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
(DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina, perwakilan dari OPD Provinsi Banten, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota serta beberapa stakeholder lainnya.
Plh Sekda Banten Virgojanti
mengungkapkan, Rakor ini dilaksanakan agar berbagai langkah dan program yang
kita lakukan terintegrasi terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Jika semuanya sudah terintegrasi dan terpadu, maka percepatan upaya penanganan
itu bisa dilakukan lebih cepat.
“Karena ini merupakan program
komitmen bersama dari mulai Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai
tingkat Desa, apalagi ini sudah menjadi program mandatory dimana tahun 2024
nanti Pemerintah Pusat menargetkan angka stunting sebesar 14 persen dan
kemiskinan ekstrem 0 persen untuk Nasional,” ucapnya.
Virgojanti meminta agar
seluruh Kabupaten dan Kota termasuk Provinsi, memfokuskan penanganan stunting
pada 8 aksi konvergensi seperti analisa situasi, rencana kegiatan, rembug
stunting, Perbup/Perwal tentang peran Desa, kader pembangunan manusia,
manajemen data, pengukuran, publikasi, serta review kinerja tahunan.
Pemprov Banten, lanjutnya,
sudah mulai dari penanganan gizinya yang diberikan kepada anak-anak, 1.000 hari
pertama usia kehidupan, asupan gizi ibu hamil sampai edukasi kepada remaja
putri pra nikah.
“Selain persoalan gizi,
melalui gerakan birokrasi berdampak, Bapak Pj Gubernur Banten mendorong seluruh
OPD agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kedua hal di atas,
seperti program sanitasi bersih yang bisa dilakukan oleh Dinas PUPR atau Dinas
Perkim termasuk penunjang jalan lingkungan,” jelasnya.
Dikatakan Virgojanti, saat ini
angka stunting Provinsi Banten sudah menurun di angka 20 persen. Ada Pekerjaan
Rumah 6 persen lagi untuk bisa mencapai target 14 persen pada tahun 2024.
Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem Provinsi Banten sudah mencapai 1,18 persen,
tinggal sedikit lagi menuju target Nasional.
“Melalui program yang
terintegrasi dan terpadu, saya optimis Provinsi Banten akan mencapai target
Nasional, bahkan bisa di bawah Nasional,” pungkasnya.