Pj Sekda Provinsi Banten : Pemprov Banten Optimalkan Pemanfaatan Aset Untuk Masyarakat
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Sekretaris
Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten
mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk melayani masyarakat. Salah satunya
pemanfaatan bendungan untuk akses air bersih bagi masyarakat.
“Pemprov Banten
mengoptimalkan pemanfaatan bendungan secara optimal untuk masyarakat,” ungkap M
Tranggono dalam Evaluasi Dokumen Pra FS (Feasibility Study) SPAM (Sistem
Penyediaan Air Minum) Regional Barat dan Integrasinya dengan SPAM Regional
Sindangheula di Hotel Horison Ultima Ratu Jl. Abdul Hadi No. 66, Kota Serang,
Senin (19/9/2022). “Pemprov Banten juga mengoptimalkan aset yang ada untuk
produktif,” tambahnya.
Dikatakan, selama ini PAD
(Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Banten banyak didominasi oleh Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) yang mencapai 60%. Pemprov Banten berusaha agar aset bekerja
optimal agar berkontribusi terhadap PAD, diversifikasi sumber PAD.
Masih menurut M Tranggono,
rapat koordinasi yang diikuti oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, serta BUMD diharapkan mampu melahirkan rencana aksi. “Harapannya, masing-masing melaksanakan
rencana aksi. Mudah-mudahan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk Provinsi
Banten,” ungkapnya.
Masih menurut M Tranggono,
rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan langkah maju dalam pengelolaan
Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula. Dengan rencana aksi siapa berbuat
apa dan kapan, sehingga mampu memberikan mafaat yang seluas-luasnya kepada
masyarakat.
Dalam kesempatan itu,
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Meike Kencana Wulan mengungkapkan hasil dari rapat
koordinasi ini harus ada rencana aksi (action plan).
“Siapa harus berbuat apa dan
kapan,” ungkapnya. “Kita bekerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,
orientasinya pada pelayanan masyarakat,” tambah Mieke.
Dikatakan, air baku tidak
masalah karena bendungan sudah siap. Namun masalah pendanaan yang perlu
didorong karena tidak mungkin semuanya dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan
Belanja Negara).
“Karian Barat sudah
berproses. Sudah ada tahapan-tahapan yang dilalui, sudah ada studi kelayakan,”
ungkap Mieke. Masih menurut Mieke, konsumsi air bersih masyarakat masih dominan
air kemasan karena jaringan perpipaan terbatas. Kecepatan pertumbuhan perpipaan
tidak mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.
“Perlu percepatan dengan adanya sumber air baku,” pungkasnya.