Pj Gubernur Banten Al Muktabar: TPAKD Memaksimalkan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar membuka Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Tim Percepatan
Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten. Salah satu upaya memaksimalkan
pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dari pembangunan dan kemakmuran
masyarakat Banten.
“Hari ini kita difasilitasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan satu moment akses kinerja
keuangan untuk menggulirkan program yang baik terhadap akses pengelolaan
keuangan daerah,” ucap Al Muktabar usai membuka Capacity Buliding Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel
Arya Duta Karawaci, Lippo Village, Jl. Boulevard Jenderal Sudirman No. 401,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis, (16/03/2023).
Menurutnya, Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan implementasi dari program-program Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yang merumuskan hal-hal konkret dalam menggunakan instrumen
keuangan bagi kemakmuran masyarakat salah satunya di Provinsi Banten.
“Ini merupakan pemahaman kita
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang mengembangkan sektor pembiayaan
teraktivitaskan ke masyarakat di berbagai sektor,” jelasnya.
Dengan hak pengawasan yang
dimiliki oleh OJK, Al Muktabar menjelaskan bahwa upaya peningkatan kapasitas
tata kelola keuangan mampu menjaga likuiditas kas daerah yang mampu merumuskan
kebijakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Provinsi Banten.
“Dan saya berharap fasilitasi
yang diberikan OJK ini mampu membentuk ekosistem baru yang pada akhirnya kita persembahkan
dalam tata kelola keuangan baik dalam proses pendapatannya, belanjanya serta
tanggung jawabnya yang kita persembahkan untuk pembangunan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama,
Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen menjelaskan bahwa
Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini merupakan
agenda rutin untuk memberikan literasi terhadap program-program pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah.
"Melalui kegiatan ini,
kita memberikan literasi kepada para pemangku kebijakan baik di Provinsi,
Kabupaten/Kota untuk mengetahui program apa saja yang akan kita
laksanakan," jelasnya.
Roberto menjelaskan, dengan
perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Banten yang terus meningkat serta
didukung dengan program-program yang akan dilaksanakan ini, mampu menggandeng
para pelaku usaha mikro agar bisa mengatasi persoalan-persoalan dengan mudah.
"Karena semakin banyak
pelaku perusahaan mikro yang terakses ke lembaga pembiayaan dan pengelolaan
ini, maka persoalan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial
bisa teratasi," jelasnya.
Namun demikian, terkait akses
terhadap berbagai layanan keuangan (inklusi keuangan) di Provinsi Banten perlu
diperkuat dalam hal literasi keuangan yang perlu digaungkan tidak hanya kepada
para pelaku UMKM namun juga menyasar kepada para pelajar, masyarakat pedesaan
dan para pelaku ekonomi hijau (petani).
“Nah dalam kegitan ini juga
terdapat sasaran prioritas dalam pelaksanaan TPAKD. Jadi di satu sisi kita
bertujuan untuk membawa masyarakat agar menggunakan layanan keuangan agar
semakin paham dan terhindar dari penyalahgunaan,” jelasnya.
Menurutnya, dengan literasi
keuangan yang sudah merata. Pelaksanaan program TPAKD di Provinsi Banten yang
meliputi fasilitasi permodalan (Business matching), pembukaan rekening pelajar,
Desa keuangan inklusif (Desa Digital) bisa diimplementasikan dengan baik.
“Maka dengan TPAKD ini yang
berisi organ-organ Pemerintah yang bekerja dengan perekonomian diharapkan bisa
melakukan program yang bisa meningkatkan usahanya,” pungkasnya.