Pj Gubernur Banten Al Muktabar Komitmen Tingkatkan Layanan Berbasis Digital
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berkomitmen terus
meningkatkan digitalisasi dalam setiap aspek layanan Pemerintah kepada
masyarakat. Digitalisasi itu penting dilakukan karena akan mempermudah,
mempercepat, dan menjadi lebih efisien.
Hal tersebut dikatakan Al Muktabar seusai menghadiri
Digital Government Awards Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit
2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/3/2023). Turut hadir dalam
acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut
Binsar Panjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB) Azwar Anas, para Kepala Daerah, Kementerian serta Lembaga.
Al Muktabar menjelaskan, banyak hal mendasar yang
ditekankan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menpan-RB Azwar Anas
kaitannya dengan birokrasi berdampak yang bisa dilakukan melalui proses
digitalisasi, utamanya pada sektor pelayanan dan juga pembangunan.
"Layanan digital itu sudah kita terapkan dalam
berbagai bidang. Misalnya pada sektor perizinan investasi, penanganan stunting,
kesehatan, pendidikan, pembayaran pajak dan lainnya," katanya.
Bahkan, beberapa hari lalu kita baru melakukan launching
layanan sistem keuangan digital di lingkungan Pemprov Banten, yang itu terintegrasi
pada Bank penyimpan RKUD. Dengan begitu maka, akses keuangan kita menjadi cepat
dan efektif namun tetap akuntabel dan terawasi dengan baik.
Secara umum, lanjut Al Muktabar, Pemprov Banten sudah
menjalankan sistem pemerintahan yang berbasis digital. Artinya, secara
infrastruktur Pemprov Banten sudan siap menghadapi era digital ini.
"Tinggal hanya diperlukan beberapa pengembangan saja
agar bisa lebih optimal," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo SP Didi Hadiyatna
mengungkapkan, Pemprov Banten menerapkan SPBE. Bahkan hasil penilaian dari
Kementerian, nilai SPBE kita dianggap cukup baik dan di atas angka rata-rata
Nasional.
"Penilaian dari Pusat kita mencapai 3,03 poin.
Sedangkan rata-rata Nasional 2,8 poin," ujarnya.
Ke depan, lanjutnya, kita akan terus tingkatkan agar
pelayanan digital yang dilakukan bisa lebih optimal, termasuk kepada OPD yang
belum melakukan sistem pemerintahan yang berbasis digital.
"Sebagian besar kita sudah berbasis digital,"
katanya.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas mengungkapkan, digitalisasi
government ini sudah lama dilaksanakan. Hanya saja
perkembangannya belum terlalu pesat. Maka dari itu, sekarang dilakukan
optimalisasi sebagaimana arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko
Widodo.
"Target kita tahun 2024 itu seluruh layanan
pemerintahan sudah berbasis digital. Saya yakin itu bisa terwujud,"
ucapnya.