Pj Gubernur Al Muktabar: Pendekatan Tematik Menjadi Kiat Pemprov Banten Kendalikan Inflasi
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar menegaskan, pendekatan tematik komprehensif integral menjadi kiat
Pemerintah Provinsi Banten dalam mengendalikan inflasi. Melalui pendekatan ini,
penugasan atau mandatory Presiden Republik Indonesia dan pemenuhan pelayanan
dasar atau layanan turut terlaksana.
Hal itu diungkap Al Muktabar
usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin
Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur
Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (24/1/2023). Rapat juga diikuti oleh
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten.
“Rapat ini merupakan tindak
lanjut dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden pada saat Rapat Koordinasi
Nasional bersama seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor.
Beberapa hal yang menjadi atensi utama hari ini adalah dalam rangka
pengendalian inflasi,” ungkapnya.
“Di Provinsi Banten, inflasi
kita cukup terkendali. Pekan lalu sebelum Rakornas dengan Bapak Presiden, kita
sudah diminta Bapak Menteri Dalam Negeri untuk pemaparan langkah-langkah dan
metode kita dalam rangka pengendalian inflasi,” tambah Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Al
Muktabar juga memberikan apresiasi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atas
sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi.
“Kota Tangerang tadi mendapat
apresiasi untuk memaparkan agenda-agenda kerjanya dalam rangka pengendalian
inflasi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah,” ungkapnya.
Masih menurut Al Muktabar,
pihaknya akan terus dan tetap mempersiapkan langkah-langkah pengendalian
inflasi dengan berbagai program. Di antaranya penggunaan dana Belanja Tidak
Terduga (BTT) serta bantuan sosial untuk antisipasi perkembangan pergerakan
harga kebutuhan pangan maupun kondisi ekstrem lainnya.
“Di tahun 2023, semua bergulir
untuk agenda-agenda terkait secara menyeluruh yang mengarah kepada inflasi
dengan anak stunting, gizi buruk, serta kemiskinan ekstrem. Secara terukur,
kita konsisten melakukan langkah-langkah ke arah sana,” jelasnya.
Pendekatan tematik program,
papar Al Muktabar, hal-hal yang menjadi fokus terarah langsung berdasarkan
basis data statistik atas pemicu inflasi kita mendekatinya secara bersama-sama.
Dengan begitu maka kita akan fokus. Ketika di Kota Serang ada problem dengan
transportasi, Pemprov Banten melakukan langkah-langkah bersama dengan Kota
Serang seperti memberikan bantuan kepada ojeg online dan seterusnya.
Dikatakan, pada
reformasi birokrasi, ke depan birokrasi harus mencapai apa yang
ditargetkan secara tematik sebagai ukuran kinerja. Dalam rangka tematik,
kinerja organisasi perangkat daerah dan Kabupaten/Kota akan terpantau.
Pencapaian sasaran secara tematik pada isu-isu strategis yang digariskan itu
akan lebih berpengaruh dan efisien.
“Secara bersama kita mendekatinya.
Misalnya dalam penanganan stunting/gizi buruk dan kemiskinan ekstrem. Ternyata
begitu didekati secara baik, dia bisa menghidupkan berbagai sektor lainnya.
Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita selalu berdekatan dengan pertumbuhan
ekonomi Nasional, jadi merata gitu. Peran OPD secara bersama itu penting
sekali,” ungkap Al Muktabar.
Dalam rangka pendekatan
tematik, lanjut Al Muktabar, pihaknya mengimbau atau mengarahkan para pemangku
kepentingan (stakeholder) tertuju ke arah tematik. Ada 17 unit atau 17 item
kerja yang bisa terarah pendekatan tematik yang melibatkan TNI/ Polri, PKK,
Organisasi Profesi, hingga Swasta. Pada pelaksanaannya, 17 unit kerja turut
menyelesaikan maslah yang lain.
Dalam arahannya, Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia (Mendagri ) M Tito Karnavian mengungkapkan bakal
bertambahnya Kabupaten/Kota yang lokus survei inflasi untuk menjadikan
pengendalian inflasi di daerah lebih maksimal. Perangkat kerja daerah khususnya
Kabupaten/Kota juga diminta memberikan masukan kepada para Kepala Daerah
terkait pergerakan harga di wilayah masing-masing selain yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS).
Mendagri Tito juga mendorong
Pemerintah Daerah untuk kembali menggiatkan 6 langkah intervensi dalam rangka
pengendalian inflasi. Yakni melaksanakan operasi pasar murah,
melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,
kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan
menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
“Ini akan banyak menolong
masyarakat,” tegas Mendagri Tito.