Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Bersama TPID dan Forkopimda Bergerak Kendalikan Inflasi
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah sudah bergerak untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Banten. Pengendalian rantai pasok dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang.
“Pemprov Banten bersama Forkopimda, Bank Indonesia, BPS,
dan instrumen lain yang melibatkan Perguruan Tinggi sudah bergerak,” ungkap Al
Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengendalian
Inflasi Di Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara
virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Selasa (30/8/2022).
“Peran Pemprov Banten bersama TPID untuk mengendalikan
rantai pasok barang, jangan sampai ada penimbunan. Kita akan melakukan
penegakan hukum terhadap penimbun barang,” tambahnya.
Dikatakan, dalam rapat juga dibahas komponen yang
memiliki andil terhadap inflasi seperti sewa rumah, cabe, dan komoditas pangan
lainnya yang memungkinkan Pemprov Banten untuk melakukan intervensi sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki.
Diimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan
rumah agar ditanami cabai serta kebutuhan pangan (sayuran) lainnya.
Sementara untuk barang impor dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang merupakan kebijakan Nasional di luar kendali Pemprov Banten.
“Terhadap komoditas lain meskipun bukan komoditas
Provinsi Banten, ada peran Pemprov Banten bersama TPID untuk mengendalikan. Jangan
sampai ada penimbunan atau ada hal-hal lain yang karena kepentingan tertentu,
melanggar hukum pada proses pengendalian inflasi ini,” ungkap Al Muktabar.
“Nah, itu akan dilakukan penegakan hukum,” tambahnya.
Tadi disampaikan oleh Mendagri, lanjut Al Muktabar,
berbagai langkah khusus dalam rangka di pedesaan. Kemudian penyelenggaraan
agenda kerja dilakukan secara cepat untuk kegiatan-kegiatan penanganan inflasi
yang berbasis keuangan dan sebagainya. Pemprov Banten akan mendapatkan
pendampingan dari Kejaksaan, BPKP, serta BPK untuk penanganan secara
komprehensif.
Diungkapkan, untuk dana bantuan sosial kepada masyarakat
Pemerintah Pusat sudah menyiapkan. Hal serupa dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Data penerima berbasis DTKS (Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Bantuan langsung tunai akan lebih terkendali untuk tidak
double dan seterusnya. Karena sistem bank nanti akan tahu siapa yang menerima,
alamat di mana, menerima apa saja, dan dari mana sumbernya. Apakah Kementerian
Sosial, Provinsi atau Kabupaten/Kota,” paparnya.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Maritim dan
Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, di tengah ketidakpastian
ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah.
Meski saat ini, Indonesia berada pada posisi yang baik, tetapi Indonesia masih
dihadapkan pada tantangan inflasi, terutama inflasi pangan dan energi.
“Menghadapi tantangan tersebut, penanganan harus
dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan Pandemi
Covid-19, dengan tujuan utama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pertemuan secara rutin harus dilakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, TNI dan Polri untuk mengantisipasi inflasi pangan maupun energi,”
ungkapnya.
“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem,
Dandim, Kapolda, dan Kapolres untuk bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga,
dan Bank Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di
sisa tahun 2022. Identifikasi dengan rinci ketersediaan suplai (perkiraan
sampai dengan akhir tahun) dan permintaan pangan di daerah masing-masing,”
tambahnya
Menko Luhut juga minta Gubernur, Bupati, Walikota,
Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, dan Kapolres untuk ikut mensosialisasikan dan
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah Pemerintah untuk
meringankan beban masyarakat.
“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota berkoordinasi
dengan Kementerian Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada
masyarakat, melalui Bantuan Sosial (Bansos) atau subsidi terhadap sektor
transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat
sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian
dalam arahannya mengungkapkan, seperti arahan Presiden RI Joko Widodo, inflasi
dunia cukup tinggi. Menimbulkan krisis ekonomi, sosial, keamanan, bahkan
politik. Pada pandemi Covid-19 semua negara menghadapi krisis kesehatan yang
besar.
“Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mampu
mengendalikan pandemi Covid-19 dan survive secara ekonomi,” ungkapnya.
Dikatakan, Perang Rusia - Ukraina berdampak secara dunia
karena Rusia pengekspor minyak dan gandum terbesar. Ditambah sanksi ekonomi
oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, menyebabkan perekonomian dunia
terganggu.
“Subsidi dari Pemerintah untuk amankan dampak kenaikan
energi dan pangan dunia,” ungkap Mendagri Tito.
Diingatkan, subsidi yang akan disalurkan bisa berdampak pada program-program pelayanan minimal dan dana transfer daerah, sehingga bisa berdampak pada program daerah.
Sumber : Biroadpimbanten