Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur
Banten Al Muktabar mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten Farid Firman menggantikan R Bimo Gunung
Abdulkadir di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu
(11/1/2023). Capaian retribusi daerah, maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) telah mencapai 3 dan nilai kapabilitas Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) telah mencapai 3, dinilai BPKP RI menjadi potensi
Provinsi Banten untuk mencapai target yang cukup tinggi.
“Pada kesempatan bahagia
ini, pada dasarnya masalah administratif saja. Dalam hatinya tetap dalam ikatan
Provinsi Banten. Mudah-mudahan ke depan untuk tetap dukungannya kepada Provinsi
Banten,” ungkap Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar,
saat ini situasi Provinsi Banten dalam kondisi baik. Hal itu mengacu pada Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten berada di atas Nasional. Meski dalam
situasi sulit, Pemprov Banten terus berupaya mengoptimalkan lapangan kerja.
Pengurangan Angka Kemiskinan terus dioptimalkan pencapaiannya.
“Itu semua adalah bagian
kebersamaan kita dalam membangun Provinsi Banten. Apresiasi dan penghargaan
setinggi-tingginya atas kinerja kita bersama, “ ungkapnya.
Dijelaskan,
rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPKP menjadi pedoman Pemprov Banten
dalam melaksanakan pembangunan daerah. Khususnya kaitan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang secara spesifik arahan-arahan kebijakan dengan akselerasi
kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
“Saling mengingatkan ini
penting karena kita manusia biasa,” ungkap Al Muktabar.
“Kerangka kerja kita ke
depan, tentu sangat penting untuk dilakukan pengawasan-pengawasan. APIP maupun
pemeriksa yang merupakan mandatory dari negara seperti BPK kemudian Aparat
Penegak Hukum kita terus bergandengan tangan dan selalu mendapatkan pendampingan
dalam upaya kita menggiatkan pembangunan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Al
Muktabar juga mengungkapkan kesempatan memaparkan kiat keberhasilan
pengendalian inflasi Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Pengendalian
Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI M Tito Karnavian
(Senin,9/1).
“Yang paling saya sampaikan
adalah kompaknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan yang sangat mendasar
tentu kinerja Bupati dan Walikota yang secara teknis melakukan langkah-langkah
terhadap hal itu,” ungkapnya.
Kapada R Bimo Gunung
Abdulkadir yang pindah tugas, Al Muktabar menyampaikan terima kasih atas segala
yang didedikasikan untuk pembangunan Provinsi Banten.
Sementara Sekretaris Utama
BPKP RI Ernandhi Sudarmanto mewakili Kepala BKPK RI Muhammad Yusuf Ateh
menyampaikan, berdasarkan penelusurannya, Provinsi Banten telah menetapkan
kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dengan mengangkat beberapa isu
strategis yang relevan dengan pembangunan daerah.
“Di antaranya adalah
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, kualitas dan daya saing
sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Atas isu-isu tersebut, kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan yang
dibiayai dengan APBD sebagai instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian
daerah serta menangani beberapa masalah pembangunan,” ungkapnya.
“BPKP mengawal upaya
pencapaian tujuan program atau kegiatan Pemerintah melalui pengawasan intern
yang berkualitas,” tambah Ernandhi.
Dipaparkan beberapa hasil
pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten antara lain,
maturitas SPIP di seluruh wilayah Provinsi Banten telah mencapai 3, dan nilai
kapabilitas APIP telah mencapai 3.
“Substansi dari pencapaian
ketiga hal ini, menurut kami adalah merupakan potensi akan suksesnya pencapai
tujuan dan target Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten yang cukup
tinggi,” ungkap Renandhi.