Pj Gubernur AL Muktabar: Kondisi Bahan Pokok di Provinsi Banten Cukup Terkendali
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar memastikan kondisi kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional masih
cukup terkendali, baik dari sisi pasokan maupun harga. Hal itu tidak terlepas
dari kerjasama seluruh stakeholder dari mulai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) sampai Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Kita selalu intens melakukan
komunikasi terkait ketersediaan stok maupun fluktuasi harga yang terjadi.
Sehingga ketika ada kenaikan di beberapa komoditas, kita langsung bisa
intervensi agar kembali stabil,” kata Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
(Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B
Curug, Kota Serang, Senin (27/2/2023).
Al Muktabar melanjutkan, ada
beberapa instrumen yang bisa dilakukan dalam melakukan intervensi pasar, baik
melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) yang ada. Dimana mereka selalu intens melakukan Operasi Pasar
(OP).
Selain itu, tambahnya, Pemprov
Banten juga melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain untuk pasokan
barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan. Pembiayaan itu bisa dilakukan
dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) Pemprov Banten.
“Termasuk untuk
transportasinya kita bisa menggunakan BTT agar harga di tempat produksi dengan
di sini relatif sama,” ucapnya.
Deputi Bidang Statistik
Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam
pemaparannya menyampaikan, ada 10 komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi
yakni komoditas Beras terjadi kenaikan di 149 Kabupatan/Kota, Cabai Merah di
123 daerah, Minyak Goreng 117 daerah, Bawang Merah 84 daerah, Cabai Rawit 47
daerah, Bawang Putih 33 daerah, Daging Ayam Ras di 21 daerah, Udang Basah di 20
daerah, Ikan Kembung di 19 daerah dan Tempe di 17 daerah.
Dari jumlah komoditas utama
itu, berdasarkan data yang disampaikan BPS, Provinsi Banten tidak termasuk pada
kategori Provinsi dengan penyumbang kenaikan angka inflasi, terutama pada
komoditas yang meliputi Beras, Cabai Merah, Minyak Goreng dan Bawang Merah.
“BUMD kita cukup produktif
dalam melakukan intervensi pasar. Itu membuahkan hasil dimana harga-harga pokok
kita bisa cukup terkendali,” ujarnya.
Kondisi inflasi Provinsi
Banten sendiri pada bulan januari 2023 ini masih berada pada posisi 10 besar
daerah terendah secara nasional. Angka inflasi Provinsi Banten masih di bawah
Nasional. Angka inflasi Nasional mencapai 5,28 persen.
Ketersediaan bahan pokok itu
menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Asosiasi
Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa hari
lalu. Presiden meminta setiap Kepala Daerah untuk memastikan ketersediaan
pangan serta menjaga harga dan pasokannya.
Selain itu, sinergitas antar
daerah penting terutama bagi daerah yang surplus kepada daerah yang kurang.
Kemudian, Presiden juga meminta Kepala Daerah langsung mengontrol dengan turun
ke pasar-pasar karena itu menyangkut inflasi.