Pj Gubernur Al Muktabar Apresiasi Saran Dari DPRD Banten
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten.
Dalam kesempatan tersebut,
Al Muktabar mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi
Banten atas pernyataan, pendapat maupun saran yang telah disampaikan melalui
pandangan umum dari fraksi-fraksi di rapat paripurna sebelumnya.
"Saya juga mengucapkan
terima kasih untuk apresiasi yang telah disampaikan oleh fraksi terhadap
capaian opini WTP atas LKPD TA 2021 dari BPK RI untuk yang keenam kalinya,
capaian tersebut tentunya merupakan upaya kita bersama antara jajaran
Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam mempertahankan opini terbaik dari BPK
melalui langkah-langkah konkret," ungkap Al Muktabar dalam rapat
paripurna, Selasa (21/6/2022).
Al Muktabar juga menuturkan
terkait rekomendasi yang disampai oleh BPK RI telah ditindaklanjuti, sedangkan
terkait saran dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi Banten mengenai dengan
perlunya ditingkatkan pendapatan pada tahun kedepannya, dan Pemerintah Provinsi
Banten sependapat atas saran tersebut.
"Kami sependapat dengan
seluruh fraksi bahwa pendapatan perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun
mendatang. Meskipun masih berada di tengah masa pandemi Covid-19, optimalisasi
pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB terus
dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah," katanya.
Selain itu, Al Muktabar juga
menjelaskan mengenai link and match antara dunia pendidikan dan industri,
Pemerintah Provinsi Banten akan terus melakukan perbaikan melalui serangkaian
upaya yang terintegrasi dengan dunia usaha sebagai langkah nyata untuk menjawab
tantangan tingginya angka pengangguran.
"Pengurangan angka
pengangguran secara teknokratis telah dilakukan melalui pendekatan pembangunan
Pro Job yang bersifat tematik holistik integratif spasial pada RKPD Provinsi
Banten, kebijakan yang diambil antaranya penguatan efektivitas MoU pendidikan
vokasi dengan dunia usaha, penguatan pelatihan tenaga kerja dan revitalisasi
BLKI serta yang lainnya," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Al
Muktabar mengajak kepada semua stakeholder untuk dapat bersama-sama meningkatkan
koordinasi pemerintahan yang konstruktif, keseimbangan perencanaan daerah
antara unit kerja maupun antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota. Serta
peningkatan sinergitas kerjasama pembangunan antara pemerintah, masyarakat dan
swasta.
"Mari kita bersama-sama bekerja untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga kondusifitas wilayah serta memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dengan tetap menjaga protokol kesehatan," tandasnya.
Sumber : Biroadpimbanten