Perkuat Koordinasi dan Kolaborasi, Sekda se - Provinsi Banten Lakukan Rapat Bersama
Sumber Gambar :Penjabat
(Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono memimpin Rapat Koordinasi
Dalam Rangka Meningkatkan Sinergi Program Kerja Pembangunan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten,
KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/6/2022). Rapat membahas beberapa isu
strategis untuk percepatan pembangunan Provinsi Banten.
Dalam
kesempatan itu Pj Sekda M Tranggono mengungkapkan beberapa isu strategis yang
perlu dibahas. Yakni: stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan
hingga tenaga honorer.
"Stunting
pada tahun 2024, Provinsi Banten harus 14 persen," ungkapnya.
"Diharapkan
bisa sampai nol persen karena usaha yang dilakukan sama," tambah M
Tranggono.
Dikatakan,
stunting kaitannya dengan kemiskinan terstruktur perekonomian keluarga.
Terkait
peningkatan pertumbuhan ekonomi, ungkap M Tranggono, Pemprov Banten fokus pada
UMKM dan koperasi. E Katalog lokal untuk fasilitasi UMKM dan koperasi di
Provinsi Banten.
"APBD
Pemprov Banten mencapai Rp 12 triliun. Jika digabung dengan APBD Kabupaten/Kota
hampir mencapai Rp 50 triliun. Harusnya ini bergerak Provinsi Banten, ajak
pelaku UMKM di katalog lokal," ungkap M Tranggono.
Di bidang
pendidikan, ungkap M Tranggono, lulusan SMP mencapai 70 ribu. Sementara itu
kapasitas SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten sekitar 30 siswa.
"Penjabat
Gubernur Banten menginginkan anak-anak di Provinsi Banten yang usia SMA harus
punya ijazah SMA. Ada pemikiran membuat semacam SMA terbuka/ SMA metaverse yang
induknya SMA favorit," ungkapnya.
Terkait
tenaga honorer, M Tranggono mengungkapkan semua daerah hampir mengalami hal
yang sama. Di Pemprov Banten terdapat sekitar 17.500 tenaga honorer.
Dalam
kesempatan itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengungkapkan untuk menangani
stunting seluruh kepala daerah telah optimal dalam menangani stunting dari
peran dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
"Peran
Posyandu bisa lebih optimalkan oleh pejabat di wilayah. Perlu reward untuk
memotivasi para kader Posyandu," ungkapnya.
Sementara
itu Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan, untuk percepatan ekonomi,
bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat transaksi. Sehingga ketika
transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten/Kota.
Sekda
Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri dalam kesempatan itu mengusulkan
penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga
tidak mampu. Sehingga data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan
"Data
siapa yang menikah, dari keluarga tidak mampu, masuk ke Dinas Kesehatan untuk
diintervensi. Peningkatan anggaran pada ibu hamil dan balita," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang hadir ungkapkan isu strategis yang dihadapi wilayahnya saat ini. Terkait hal itu, Pj Sekda M Tranggono, untuk saat ini fasilitasi yang dilakukan masih terkait dengan kinerja Pemprov Banten.