Pandemi Covid-19 Wagub Banten: Stakeholder Pembangunan di Provinsi Banten Harus Bersinergi
Sumber Gambar :"Seluruh stakeholder pembangunan di
Provinsi Banten harus bersinergi. Bersama-sama berkontribusi nyata dalam
percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi daerah," ungkap
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam telekonferensi penutupan Forum
Konsultasi Publik RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2020 yang digelar di
Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam'un No.5, Kota Serang
(Selasa, 15/12/2020).
Wagub insttuksikan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Banten menjalin kerjasama atau berkolaborasi
dengan SKPD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten dalam rangka pemulihan
ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Dikatakan, pada masa pandemi Covid-19 saat
ini, indikator makro Banten menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2019 telah mencapai 72,44
sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terus meningkat, dari Rp1,3 triliun pada tahun 2007,
meningkat mencapai Rp7,02 triliun pada tahun 2019.
Berikutnya, lanjut Wagub, jumlah penduduk
miskin mengalami penurunan dari 9,22 persen pada tahun 2002, menjadi 4,94
persen pada bulan September tahun 2019. Serta berbagai capaian tata kelola
pemerintahan yakni laporan keuangan Banten telah memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama empat tahun berturut-turut.
"Akan tetapi, pandemi Covid-19 berdampak
terhadap kinerja dan capaian pembangunan daerah, khususnya pada indikator makro
pembangunan mengalami penurunan," imbuhnya.
Wagub berharap, melalui Forum Konsultasi
Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 dapat membangun optimisme seluruh
stakeholder pembangunan di Provinsi Banten. Bersinergi, bersama-sama
berkontribusi nyata dalam percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan
ekonomi daerah.
Ditegaskan, kerjasama antar perangkat daerah
Provinsi Banten dengan perangkat daerah kabupaten/kota penting dilakukan dalam
rangka percepatan peningkatan capaian indikator makro pembangunan Provinsi
Banten. Hal itu diperlukan karena pada hakikatnya, indikator capaian
pembangunan Provinsi Banten merupakan kumulatif capaian kinerja berbagai sektor
pemerintah
kabupaten/ kota se-Provinsi Banten.
Menurut Wagub, untuk meningkatkan IPM
diperlukan penguatan sistem pendidikan, sistem layanan kesehatan dan daya beli
masyarakat. Pendidikan diukur dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS).
Dimensi kesehatan diukur dengan usia harapan hidup dan daya beli masyarakat
diukur dengan pendapatan per kapita.
Wagub berkeyakinan, dengan kerangka kerja
kolaboratif Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dapat
mensinkronisasikan berbagai target capaian sehingga indikator makro dapat
meningkatkan secara berkesinambungan.
Selain itu, lanjutnya, untuk meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diperlukan optimalisasi investasi sektor
pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan,
kelistrikan, perdagangan, transportasi dan gudang, pariwisata, akomodasi, real
estate, layanan keuangan yang didukung oleh sistem administrasi pemerintahan
yang efektif dan efisien.
"Khususnya pada masa pandemi Covid-19
saat ini, bantuan kepada UMKM dan pelaku usaha pariwisata yang terdampak
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Target capaian indikator makro lainnya, kata
Andika, adalah mengurangi angka kemiskinan. Diperlukan perencanaan dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor planning and
budgeting) yang terintegrasi. Dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Sosial
bersama beberapa OPD terkait. Hal itu diharapkan dalam mengurangi angka
kemiskinan secara berkesinambungan melalui program perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang
pendidikan.
Sedangkan kerangka kerja
kolaboratif perangkat daerah pemerintah kabupaten/ kota dengan perangkat daerah
Pemerintah Provinsi Banten dalam mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka
(TPT), kata Wagub, dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten bersama Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Kolaborasi yg dilakukan adalah dalam meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan,
peningkatan penempatan dan kesempatan kerja serta program kewirausahaan kreatif
yang diharapkan dapat mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi
Banten.