Artikel

Januari 2021 Indonesia dilanda sejumlah musibah bencana baik banjir dan gempa bumi. Bencana banjir terjadi  di Sumedang Jawa Barat maupun gempa bumi di Majene Sulawesi Barat (Sulbar).

Rentetan bencana ini di awal tahun 2021 tentu membuat publik berduka. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ditambah lagi bencana gempa dan banjir.

Atas berbagai bencana yang melanda Indonesia, sebagai sesama bangsa, semua pihak  merasakan duka terhadap saudara-saudara yang menjadi korban.

Sebagai wujud solidaritas sosial sejumlah kalangan melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana.

Sementara pemerintah BNPB, Kementerian Sosial, TNI dan Polri beserta lembaga sosial sudah turun untuk melakukan penanganan dan distribusi bantuan.

Beberapa bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia diantaranya gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan lainnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan yakni distribusi bantuan logistik dan obat-obatan. Oleh karena itu, perlunya pemetaan  dalam menerapkan skala prioritas dalam pengalokasian bantuan bagi pengungsi korban gempa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Berbagai bencana banjir dan gempa semestinya membuat pemerintah dan masyarakat makin siap dalam penanganan. 

Perlunya mitigasi terintegrasi antar sektor sangat penting untuk daerah yang rawan gempa, termasuk di Banten.

Sebagaimana diketahui, hasil riset mengungkap ancaman  gempa bumi dengan kekuatan besar atau megatrust hingga 9,1 magnitudo atau gempa megatrust mengancam wilayah selatan Jawa dan berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

Langkah BNPB  yang menyiapkan mitigasi terintegrasi menghadapi potensi  tsunami Selatan Jawa.  Mitigasi terintegrasi yang dilakukan BNPB  tersebut yakni dengan membangun  greenbelt atau sabuk hijau.

Menurut BNPB, pembangunan sabuk hijau ini akan dilakukan pada 2021 dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Dengan pembangunan  greenbelt ini diharapkan mencegah penetrasi gelombang tsunami  tidak terlalu jauh ke arah darat sehingga dapat meminimalisasi korban dan kerusakan di daratan.

Tak kalah penting yakni sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana harus dilakukan secara massif.

 Program kampung tangguh harus menjadi prioritas agar mitigasi bencana bisa optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupuan pemerintah kabupaten/kota agar memasukkan penanganan mitigasi, penanganan bencana menjadi program prioritas dalam penyusunan program pembangunan yang tertuang dalam APBD. 

Hal ini sangat penting karena didasarkan pada letak geografis Banten yang memang menjadi salah satu daerah rawan bencana.

Upaya kesriusan dan komitmen pemda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana sudah harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Dengan berbagai kesiapsiagaan maka diharapkan dalam kondisi terburuk, masmyarakat dan para petugas sudah sangat paham apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana di Banten. Upaya koordinasi dan saling sinergi akan menjadi Banten  sebagai daerah yang tanggung dalam menghadapi setiap bencana. (Maksuni. Praktisi Pers) ***