Berita

Oleh Maksuni

Persoalan pengangguran selalu menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar. Provinsi Banten merupakan daerah yang hingga kini terus berupaya menekan jumnlah angka pengangguran.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, muncul persoalan lain di Banten yakni adanya informasi tiga  perusahaan atau pabrik yang akan hengkang dari Banten. Meskipun Disnaketrnas Banten memastikan hengkanya perusahaan tersebut tak terlalu mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Banten, tetapi kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian serius.

Ketua Apindo Banten Edy Mursalim (Kabar Banten, 14/11/2019) mencatat ada tiga perusahaan yang akan hengkang dengan jenis produksi garmen dan persepatuan. Indikasinya, di antara ketiga pabrik tersebut sudah ada yang membangun pabrik serupa di Jawa Tengah. Daerah lain yang jadi tujuan pendirian pabrik baru yaitu daerah Jawa Barat. Salah satu alasannya, karena upah yang murah.

Sebetulnya Apindo sudah menyarankan agar pabrik tetap bertahan di Banten dan memilih Lebak Pandeglang untuk lokasi pemindahan. Akan tetapi, mereka menolak dengan alasan infrastuktur yang belum memadai. Persoalan ketenagakerjaan di Banten antara lain karena dipicu Banten sebagai daerah yang menyediakan pekerjaan. Akibatnya, banyak warga luar daerah yang datang ke Banten.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang bermigrasi dari provinsi lain ke Provinsi Banten mencapai 98.111 jiwa. Latar pendidikan terbanyak berasal dari lulusan SLTA sederajat hingga 35.432 jiwa atau 36,11 persen. Sebanyak 21.247 atau 21,66 persen di antaranya berstatus belum/tidak bekerja, sehingga hal ini menjadi salah satu indikator penyumbang cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyarankan, pendatang yang bermaksud mencari kerja di Provinsi Banten untuk benar-benar mempersiapkan kompetensinya. Mengingat tingkat persaingan ketenagakerjaan di Banten sangat tinggi. Untuk lulusan SMK dalam angka pengangguran terbuka yang masuk dalam penyumbang pengangguran terbsar, persoalan tersebut sebetulnya sudah menjadi persoalan secara nasional. Menurut gubernur, hal itu memang, persoalan tersebut menjadi permasalahan nasional dan membutuhkan kerjasama semua pihak (Kabar Banten, 14/11/2019).

Dalam konteks ini lah, pentingnya semua pihak menjaga iklim investasi di daerah agar tetap kondusif. Penekanan ini disampaikan Presiden Joko Widodo Presiden Jokowi saat Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).Jokowi meminta semua kepala daerah untuk langsung memberikan izin kepada investor yang berorientasi ekspor. Jokowi beralasan, cara tersebut bisa membuat Indonesia bebas dari defisit neraca perdagangan. Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah langsung membantu investor yang ingin membangun pabrik barang substitusi impor.

Tentu saja penekanan dari Presiden Jokowi harus diimplementasikan oleh kepala daerah dengan menginstruksikan OPD terkait perizinan investasi mempermudah proses investasi produk ekspor.

Harapannya tentu saja di tengah kondisi perekonomian yang melambat pemerintah hadir untuk melakukan intervensi agar iklim investasi tetap kondusif sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Dua aspek yang harus diperhatikan yakni mempermudah proses perizinan investor dan menjaga iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Tentu saja, bisa pula dengan kebijakan lain yang semangatnya menciptakan investor nyaman menjalankan usaha di Banten. Sementara masyarakat akan merasakan dampaknya teruama dalam penyerapan tenaga kerja.

Persoalan pengangguran merupakan isu strategis yang mesti dihadapi dengan berbagai terobosan yang tepat dan cepat. Program pemerintah dengan memberikan kartu pra kerja mudah-mudahan mampu secara signifikan menyerap tenaga kerja. ***

Penulis, pemerhati sosial