Artikel

Salah satu poin penting arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Pejabat Tinggi Mabes Polri pada Jumat (14/10/2022) adalah menyangkut upaya mencegah letupan-letupan sosial.

Presiden mengingatkan saat ini situasi di semua negara sedang sulit karena menghadapi gelombang dan badai ekonomi global. Bahkan, saat ini 66 negara telah berada pada posisi rentan, dan 345 juta orang di 82 negara sudah menderita kekurangan pangan akut.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis) yang sama. Dia mengingatkan agar jajaran Polri bisa lebih memperhatikan gaya hidupnya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi sorotan masyarakat.

Dilansir Antara (14/10/2022), Presiden mengingatkan hal demikian ditujukan kepada Kapolres, Wakapolres, Kapolda, seluruh pejabat utama, perwira tinggi untuk, mengerem total masalah gaya hidup. Pejabat Polri diminta jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus.

Presiden menegaskan bahwa gaya hidup mewah adalah kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan sebagai masa lalu saja oleh para pejabat kepolisian.

Pasalnya, mereka tidak lagi bisa menyembunyikan gaya hidup mewah itu dengan keberadaan media sosial yang membuat rakyat leluasa memantau perilaku keseharian para pejabat kepolisian.

Presiden menyampaikan bahwa dari laporan yang didapatnya, perihal gaya hidup mewah menjadi isu keempat dalam daftar keluhan terbanyak masyarakat terhadap institusi Kepolisian RI (Polri).

Empat keluhan terhadap Polri yang diungkap Presiden  yakni menyangkut persepsi soal pungli, tindakan kesewenang-wenangan, mencari-cari kesalahan dan hidup mewah.

Presiden mengingatkan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan rakyat, sehingga para personel Polri harus selalu diingatkan untuk menjunjung tinggi pelayanan masyarakat.

Arahan Presiden agar anggota Polri mengerem gaya hidup berlebihan sangat tepat. Di saat ekonomi masyarakat yang sedang sulit dan menghadapi ancama resesi global, maka aparat keamanan harus menunjukkan sense of crisis terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat.

Mengerem gaya gaya hidup berlebihan ini, sebaiknya bukan hanya ditekankan kepada anggota Polri saja, tetapi juga pejabat negara, anggota DPR, DPD, DPRD, hingga seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Jika diamati. Gaya hidup berlebihan mulai menjadi hal yang biasa di kalangan anggpta DPR, DPRD maupun ASN, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, momentum dalam menghadapi krisis, hidup sederhana merupakan nilai yang tepat untuk digerakkan bersama. Salah satu pionernya tentu saja dimulai dari pemerintah dari level atas hingga bawah.

Sebagai abdi dan pelayanan masyarakat semestinya mereka memberikan contoh hidup yang tidak berlebihan. Tunjukkan kepada masyarakat ASN, TNI/Polri dan keluarganya sebagai abdi negara yang hidup sewajarnya.

Hidup sederhana di kalangan birokrat kini sudah menjadi hal langka. Padahal, sebagai abdi negara yang digaji dari hasil pajak masyarakat, semestinya mereka memiliki kepekanaan terhadap kondisi masyarakatnya.

Penekanan Presiden Jokowi kepada pejabat Polri untuk mengerem gaya hidup mewah hendaklah menjadi titik utama dalam memperbaiki kinerja kepolisian maupun kinerja aparat atau birokat, ASN maupun anggota DPR, DPRD secara keseluruhan. Gerakan hidup sederhana akan mampu menjadi strategi tepat dalam menghadapi ancaman resesi global yang akan terjadi pada 2023 mendatang. *** (Maksuni, Praktisi Pers)