Artikel

 Keberadaan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dengan bangunan perkantoran yang megah, seringkali mendapat sorotan. Terutama jika melihat kondisi masyarakat sekitar KP3B.

Mulai kondisi rumah-rumah warga yang masih banyak kurang layak, dan juga ketersediaan jamban keluarga. Alhasil, potret masyarakat sekitar KP3B selalu dikontraskan dengan kemegahan bangunan kantor KP3B.

Kondisi yang paradoksal ini tentu menjadi masukan agar Pemprov Banten lebih memperhatikan masyarakat sekitar. Walaupun tidak mengukur dari sisi kedekatan wilayah.

Pada acara Hari Bhakti PU Ke-77 yang digelar Dinas PUPR Pemprov Banten di Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (9/12/2022) lalu, Pemprov Banten memberikan bantuan pembangunan jamban sebanyak 77 unit.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengungkapkan, kegiatan pembangunan jamban kali ini pihaknya bekerjasama dengan STBM, dimana PUPR Banten menyumbangkan material untuk pembangunan jamban, sedangkan untuk pelaksanaannya bekerjasama antara STBM, Karang Taruna, serta masyarakat.

Dikatakan Arlan, bantuan jamban dalam Hari Bhakti PU kali ini sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, terutama dalam menunjang kesehatan lingkungan yang berimplikasi pada penurunan angka stunting dan gizi buruk (Kabar Banten, 12 Desember 2022).

Diketahui, sedikitnya 500 KK atau kepala keluarga di Kecamatan Curug, Kota Serang, belum memiliki jamban. Walhasil, warga kecamatan yang merupakan tempat Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) berada itu masih melakukan buang air besar di kebun, atau dalam istilah lainnya dolbon.

Camat Curug, Eni Sundaryani mengatakan, sebelumnya warga di wilayahnya belum pernah tersentuh program bantuan pembangunan jamban dari Pemprov Banten, meskipun secara jarak paling dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Banten..

Kepada Pemprov Banten Eni berharap, warganya bisa mendapat perhatian lebih terhadap berbagai program pembangunan yang dilakukan. Sebab sebagai teras pusat pemerintahan, tidak elok rasanya jika berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat masih jauh panggang dari api.

Diakui Eni, beberapa waktu lalu beberapa kelurahan di Kecamatan Curug pernah mendapat bantuan MCK atau jamban dari pemerintah. Hanya saja dalam perawatannya tidak terorganisir dengan baik, sehingga saling lempar antar warga. Akhirnya MCK itu tidak lama kemudian menjadi rusak karena tidak terawat.

Pemprov Banten diharapkan bisa menjadikan daerah dekat KP3B sebagai daerah yang memiliki perhatian khusus. Bahkan alangkah baiknya,kelurahan sekitar KP3B menjadi kelurahan percontohan untuk berbagai aspek program pembangunan unggulan. Misalkan kelurahan sehat, kelurahan bebas stunting, maupun kelurahan bebas rumah kumuh. Semoga saja, Pemprov Banten bisa mewujudkannya.

Dengan menjadikan kelurahan dekat KP3B menjadi daerah percontohan pembangunan tentu akan membuat program Pemprov Banten memiliki sense of environment. Walaupun, tentu ukurannya bukan hanya kelurahan tertetu saja, tetapi juga semua daerah yang memang membutuhkan perhatian.

Bantuan 77 jamban untuk warga diharapkan menjadi pemantik untuk menyelesaikan kekurangan lainnya. Tentu saja, perhatian bukan hanya dari Pemprov Banten saja, tetapi juga diharapkan dari kalangan swasta.

Pemprov Banten mellalui Forum CSR Banten bisa mendorong sejumlah perusahaan untuk menyalurkan dana CSR untuk pembangunan jamban warga tersebut. Di sisi, warga juga perlu mendapatkan edukasi agar menjaga dan merawat jamban yang dibangun untuk keperluan MCK.

Dalam hal ini, peran Ketua RT, RW dan pihak kelurahan serta kader kesehatan sangat diperlukan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada warga. Dengan demikian, bantuan jamban tersebut bisa digunakan dan  bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai bantuan jamban menjadi mubazir dan tidak berfungsi. *** (Maksuni, Praktisi Pers)