Artikel

Pemberitaan media massa mengenai pernyataan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Rabu 1 Desember 2021, menghebohkan masyarakat terutama di Banten.

Terutama berkenaan dengan potensi tsunami di Cilegon setinggi 8 meter. Rupanya terjadi adanya kesalahpahaman terkait apa yang dibicarakan oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, terkait potensi bencana tsunami yang dapat terjadi di wilayah Indonesia saat libur Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Oleh karena itu, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan prediksi mengenai daerah Cilegon, Banten akan mengalami tsunami menjelang akhir tahun 2021.

Daryono menjelaskan, Cilegon hanya merupakan salah satu contoh daerah rawan yang memiliki potensi tsunami dan dibicarakan dalam konteks secara umum untuk meminta masyarakat waspada terkait dengan cuaca, iklim, gelombang laut serta gempa dan tsunami saja.

"Artinya, sama saja dengan kota lain yang memiliki potensi dan catatan sejarah tsunami," kata Daryono dilansir Antara 3 Desember 2021.

Berdasarkan katalog tsunami BMKG, sejak tahun 1608 Indonesia telah mengalami bencana gelombang tsunami sebanyak 246 kejadian, sampai dengan yang terjadi di Selat Sunda beberapa waktu lalu.

Ia turut menyebutkan memang terdapat beberapa daerah yang juga termasuk dalam daerah rawan akan bencana, seperti wilayah pantai Barat Sumatera dari Aceh sampai Lampung, Selat Sunda dari Jawa Barat hingga Banyuwangi, Selatan Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur juga Sulawesi. Sehingga, semua pihak diharapkan untuk selalu waspada dengan bencana yang akan terjadi sewaktu-waktu.

Menurut Daryono, gempa bumi dan tsunami merupakan bencana alam yang hingga saat ini belum bisa diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bisa dimodelkan potensi bahayanya dengan menggunakan skenario terburuk untuk acuan mitigasi konkret seperti melalui sumber gempa, catatan sejarah suatu daerah mengalami bencana serta hasil monitoring yang dilakukan BMKG.

Oleh sebab itu, dia meminta pada seluruh masyarakat khususnya warga Cilegon, supaya tidak terpengaruh terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terus mengikuti perkembangan informasi kebencanaan melalui kanal resmi milik BMKG.

Terjadinya kehebohan tersebut harus menjadi perhatian bersama  berkenaan dengan perbedaan kata prediksi dan potensi bencana. Sehingga, dapat mencegah terjadinya hoaks yang akan timbul dan meresahkan masyarakat.

Namun demikian, tentu BMKG mesti menyampaikan apa adanya sebagai bentuk mitigasi. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir dan panik berlebihan. Sebagaimana diketahuim saat ini siapapun tidak ada yang bisa memprediksi gempa dan tsunami.

Oleh karena itu, masyarakat tidak usah terlalu panik selama tidak ada peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG.

BMKG sebagai lembaga yang berkompeten tentu akan menginformasikan secara umum mengimbau kepada masyarakat pentingnya untuk mewaspadai terkait dengan cuaca, iklim, gelombang laut, gempa dan tsunami.

Masyarakat diharapkan makin dewasa dan cerdas, dan mulai tumbuh literasi kebencanaan sehingga akan tumbuh sikap kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Di sisi lain, pemerintah dan pemerintah daerah dan lembaga terkait harus terus melakukan kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi terburuk. Artinya untuk daerah yang memang ada jejak peristiwa tsunami dan hasil pemodelan BMKG masih ada potensi tsunami, maka menjadi keharusan untuk melakukan mitigasi.

Berbagai program pemerintah dalam upaya membiasakan masyarakat, literasi mengenai mitigasi bencana baik gempa bumi dan tsunami menjadi hal yang harus menjadi perhatian. Apalagi Kota Cilegon dengan sejumlah industri kimia serta berbagai wilayah objek vital nasional merupakan kondisi yang tidak bisa diabaikan.

Kehebohan mengenai potensi tsunami di Cilegon harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan warga Cilegon bahwa mereka tinggal di daerah yang memiliki sejarah tsunami. ***(Maksuni, Praktisi Pers)