Berita

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten berjanji untuk memprioritaskan bantuan anggaran untuk Kabupaten Serang pada 2020. Hal itu dikarenakan Kabupaten Serang memiliki beban untuk membangun pusat pemerintahan kabupaten (Puspemkab) yang sudah mendesak, dan pembangunan fasilitas RSUD Drajat Prawiranegara yang melayani 5 kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, saat ini APBD Banten 2020 sudah masuk pembahasan. Namun dirinya akan mencoba mengkomunikasikan dengan DPRD Banten dari dapil Kabupaten Serangm yang masuk dalam banggar agar bantuan anggaran untuk puspemkab bisa dimasukan tahun 2020.

“Untuk komunikasi lebih lanjut apakah bisa dianggarkan di 2020 atau harus di 2021,” ujarnya kepada wartawan saat konferensi pers seusai menghadiri Peringatan HUT ke 493 Kabupaten Serang di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Selasa (8/10/2019).

Andika mengatakan, komitmennya sudah jelas bahwa yang terpenting adalah 8 kabupaten/kota bisa mendapatkan perhatian yang sama. Terlebih, untuk Kabupaten Serang yang memiliki beban membangun puspemkab untuk menunjang pelayanan pada masyarakat. “Itu sangat penting (membangun puspemkab). Nanti saya akan komunikasi dengan teman teman DPRD apakah masih bisa dianggarkan di 2020 atau tidak,” tuturnya.

Terkait besaran bantuan keuangan untuk Kabupaten Serang, menurut dia, ada hitungannya. Pihaknya akan menggunakan skala prioritas. “Jadi kami akan masukan skala prioritas, karena Kabupaten Serang urgen untuk puspemkab, RSUD, dan bidang lainnya. Ini yang bisa dijadikan saya untuk prioritas,” ucapnya.

Dirinya berharap, anggaran untuk puspemkab ini bisa masuk pada APBD 2020. Oleh karena itu, ia bersama anggota DPRD Banten dapil Kabupaten Serang akan bergerak bersama memperjuangkan anggaran. “Mudah-mudahan anggaran Puspemkab bisa terkejar di 2020. Kalau tidak di 2021,” ucapnya.

Selain untuk puspemkab, Andika juga berjanji akan meningkatkan bantuan untuk rumah tidak layak huni pada tahun 2020. “Jadi untuk rutilahu 2019 kemarin saya tidak terinformasikan dan saya tegur. Karena rutilahu ada dialokasikan untuk beberapa unit dibagi di 8 kabupaten kota, nanti 2020 kita berharap ada anggaran signifikan,” ujarnya.

Pembebasan lahan terkendala

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, untuk Pemkab Serang saat ini sudah berupaya keras agar ada satu hamparan yang bisa dibangun gedung puspemkab. Karena kata dia, pada tahun 2020 Kabupaten Serang sudah menganggarkan untuk pembangunan satu gedung. “Satu gedung dalam satu kawasan itu ada 3-4 gedung OPD. Mudah-mudahan terselesaikan,” ujarnya.

Tatu mengatakan, selama ini yang menjadi kendala belum dibangunnya puspemkab karena pembebasan lahan tidak langsung satu hamparan. “Sehingga ketika mau dibangun ada spot spot yang belum dibebaskan. Oleh karena itu kita bereskan, walau belum 60 hektar minimal ada satu hamaparan yang dibangun,” ucapnya.