Jelang Ramadhan, Pemprov Banten Akan Lakukan Operasi Pasar Terkoordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Gambar :Penjabat (Pj)Sekretaris Daerah
Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten akan
melakukan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk menghadapi bulan Ramadhan. Pemprov Banten konsisten
melaksanakan enam (6) langkah pengendalian inflasi.
Hal itu diungkap M Tranggono
usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yan dibuka oleh Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo
Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (6/3/2023).
“Kita akan mengoptimalkan
operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,”
ungkapnya.
M Tranggono mengatakan
menjelang Bulan Ramadhan angka inflasi Provinsi Banten menjadi 5,12%. Masih di
bawah angka inflasi Nasional yang berada di angka 5,47%. Bahkan angka inflasi
Kota Tangerang berada di angka 4,6%.
Dikatakan, arahan dari
Pemerintah Pusat antara lain perlindungan stok serta melakukan sinergi dengan
daerah lain untuk mencukupinya. Pemprov Banten terus melaksanakan 6 langkah
untuk melakukan pengendalian inflasi. Yaitu: operasi pasar terjadwal,
pemantauan harga dan distributor, kerjasama dengan antar daerah, gerakan
menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
“Menjelang Ramadhan kita akan
lakukan operasi pasar terjadwal yang terkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota,” ungkap M Tranggono.
“Juga kaitannya dengan sidak
pasar serta tanggap dengan mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi besar
untuk kerjasama antar daerah (KAD),” tambahnya.
Dijelaskan, identifikasi masih
ada kaitannya pula dengan gerakan menanam atau penanaman intensif. Meningkatkan
koordinasi data lebih baik lagi, sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan
secara tepat.
“Sehingga kita memanfaatkan
sumber daya yang ada,” ungkap M Tranggono.
“Juga bantuan transportasi
seperti yang pernah kita lakukan bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut ke Pulau
Tunda dan Pulau Panjang untuk membawa bantuan dan sebagainya,” tambahnya.
M Tranggono juga menekankan
kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten, serta Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk menghitung
persediaan pangan Provinsi Banten.