Ini Dorongan APBD Provinsi Banten Tahun 2023 Terhadap Perekonomian Daerah
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar mengungkapkan, sinergi Anggaran Belanja Pendapatan Nasional (APBN)
dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mendukung pemulihan ekonomi
di Provinsi Banten. Pada Tahun 2023, APBD Provinsi Banten hampir mencapai Rp 12
triliun.
“Selama tahun 2022, kinerja
fiskal melalui APBN dan APBD menunjukan hasil yang positif. Mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah. Bisa mendukung pemulihan kesehatan
APBN dan APBD,” ungkap Al Muktabar saat menjadi pembicara utama secara virtual
dalam Taklimat Media Laporan Perekonomian Dan Kinerja Fiskal, Moneter, Dan
Keuangan Daerah Provinsi Banten di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Banten, Jl Raya Serang - Pandeglang Km 7, Sindangsari, Kabupaten Serang, Kamis
(26/1/2023).
“Dengan APBN dan APBD yang
pulih maka bisa diposisikan menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk
menjaga rakyat kita. Menjaga ekonomi, menjadi sebagai shock absorber, dan
menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga ketidakpastian. Kita tetap
optimis bahwa ekonomi kita masih akan dapat tumbuh pada Tahun 2023 dengan
indikator yang sangat baik,” tambahnya.
Dikatakan, kinerja APBN dan
APBD perlu terus dijaga dan diarahkan untuk melindungi masyarakat mendukung
pemulihan dan menjaga kesinambungan fiskal. Agenda Pusat dan Daerah dalam
mengawal perekonomian harus terus menerus diperkuat, termasuk meningkatkan
kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sementara Penjabat (Pj)
Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan untuk perekonomian Tahun
2023 di antaranya sudah diantisipasi dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Banten. Di antaranya konektivitas, aksesibilitas untuk kelancaran pembangunan,
hingga Upah Minimum Regional (UMR).
“Alhamdulillah UMR di Provinsi
Banten terkelola dengan baik. Sehingga menopang penyelenggaraan sektor
produksi,” ungkapnya.
“Kita (Pemprov Banten, red)
fokus pada pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Belanja
masyarakat lebih naik sehingga ekonomi berkembang,” tambah M Tranggono.
Dikatakan, agenda ke depan
Pemprov Banten adalah pengendalian inflasi, pembinaan UMKM untuk produk lokal,
penanganan stunting dan gizi buruk, hingga kemiskinan ekstrem.
Hal senada juga diungkap
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina
Dewiyanti. APBD Provinsi Banten Tahun 2023 hampir mencapai Rp 12 triliun telah
memenuhi belanja urusan wajib pelayanan dasar/mandatory pendidikan
sebesar 26,75%, kesehatan sebesar 14,98%, belanja pegawai 18,08%,
Pengawasan Intern Pemerintah sebesar 0,52% serta Pengembangan SDM aparatur
sebesar 0,46%.
“Provinsi Banten sudah menjadi
daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi, karena 73% Pendapatan Asli Daerah
(PAD) menunjang APBD,” ungkap Rina.
Dikatakan, pada APBD Provinsi
Banten Tahun 2023 untuk belanja dalam rangka pemenuhan target-target
infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan belanja wajib dari
Pemerintah Pusat terpenuhi. Juga mencakup penanganan inflasi, penanganan
stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, serta Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN).
“Untuk TKDN, kita mencapai 88%
atau Rp 4,7 triliun,” ungkapnya.