Gubernur Banten: Penanggulangan Covid-19 Berbasis Komunitas Hingga Tingkat RT/RW
Sumber Gambar :Gubernur Banten
Wahidin Halim (WH) menyatakan, dalam PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) Mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis
komunitas hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat
Desa/Kelurahan. Hal itu diungkap Gubernur dalam telekonferensi Rapat Pembahasan
PPKM Mikro di Provinsi Banten dari Rumah Dinas Gubernur Jl. Jenderal Ahmad Yani
No. 158, Kota Serang (10/2/2021).
Dikatakan, dalam
penyelenggaraan pelayanan masyarakat, harus dilakukan perubahan-perubahan dalam
rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Peranan utama Bupati/Walikota
hingga Kepala Desa atau Lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara
dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Yang mengagetkan,
sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di
rumah. Sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat
singgah," ungkap Gubernur.
Gubernur juga
menegaskan, pemerintah bersungguh-sungguh dan mengajak semua pihak untuk
memutus mata rantai penularan Covid-19. Vaksinasi menjadi salah satu solusi.
Dalam kesempatan itu,
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan hasil rapat dengan Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (9/2/2021)
kemarin.
Dikatakan, Presiden
memberikan instruksi khusus ke Provinsi Banten tentang PPKM Mikro wilayah
Tangerang Raya serta penguatan ekonomi melalui program belanja langsung secara
padat karya.
Wagub juga
mengungkapkan Presiden Joko Widodo mengapresiasi Provinsi Banten yang telah keluar
dari zona risiko tinggi.
"Pelaksanakan
PPKM Mikro skala RT/RW untuk dapat memaksimalkan program tersebut dengan
Kampung Tangguh Nusantara yang dibina Polri untuk mengakselerasi penguatan
posko tangguh di Desa/Kelurahan," ungkapnya sampaikan instruksi Presiden.
Wagub juga
menyampaikan, distribusi vaksin tahap kedua akan diberikan apabila proses
vaksinasi tahap pertama sudah selesai. Di Provinsi Banten masih ada
Kabupaten/Kota yang belum selesai
pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama. Sementara itu vaksin
untuk umum atau mandiri akan diberikan pada bulan Maret 2021.
Rapat yang dipandu
oleh Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, juga diikuti oleh Kepala Kejaksaan
Tinggi Banten Asep N Mulyana, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten A Bazari
Syam, Kadinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Forkopimda Provinsi
Banten, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar beserta Forkopimda Kabupaten
Tangerang, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin beserta Forkopimda Kota
Tangerang, Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie beserta Forkopimda
Kota Tangerang Selatan, perwakilan Polda Banten, perwakilan Polda Metro Jaya,
serta perwakilan Korem 052/ Wijaya Krama.