Gubernur Banten: Meski Pandemi Covid-19, Kita Tetap Membangun
Sumber Gambar :Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan meski
dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Banten tetap membangun.
Hal itu ditegaskan Gubernur saat memberikan sambutan
dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Selasa,
27/10/2020).
"Kondisi perekonomian tahun 2021 diperkirakan
masih dibayangi oleh pandemi Covid-19. Namun demikian kita harus optimis dapat
pulih dan tumbuh positif seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, upaya
sungguh-sungguh mendorong pemulihan atau recovery ekonomi perlu menjadi
perhatian. Itu agar tidak terjadi dampak yang lebih luas pada perekonomian
nasional," ujarnya.
Dikatakan Gubernur, APBD Provinsi Banten Tahun
Anggaran (TA) 2021 diproyeksi mencapai Rp15,55 triliun. Dalam dokumen
penganggaran itu, sejumlah program dicanangkan dalam rangka pemulihan ekonomi
dampak pandemi Covid-19.
Mantan Walikota Tangerang itu menuturkan, dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat tergambar dalam indikator makro
pembangunan. Pada tahun 2021, Pemprov Banten menargetkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di angka 73,30 poin. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
pada 5,20 persen. Persentase penduduk miskin dapat ditekan menjadi 5,20 persen.
"Lalu untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar
10,10 persen, tingkat inflasi stabil di angka 3,50 persen, dan indeks gini
rasio sebesar 0,363 poin," ungkapnya.
Dari isu startegis yang berkembang, lanjutnya, Pemprov
Banten telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 yaitu:
Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Pemantapan Infrastruktur.
Dijelaskan Gubernur, prioritas pertama adalah terkait
reformasi birokrasi melalui delapan pemantapan area perubahan. Terdiri atas:
menajamen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan
penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem menajemen SDM,
penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
"Prioritas kedua, peningkatan daya saing perekonomian.
Ketiga, penguatan interkoneksi melalui pembangunan infrastruktur. Lalu yang
keempat, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan
kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill," paparnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu memaparkan,
adapun komposisi rancangan APBD Provinsi Banten TA 2021 terdiri atas pendapatan
daerah yang ditarget senilai Rp11,30 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp6,92 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,38 triliun
dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp6,20 miliar.
Sementara, lanjutnya, untuk belanja daerah berada pada
besaran Rp15,55 triliun, terdiri dari belanja operasi senilai Rp7,47
triliun, belanja modal Rp5,40 triliun, belanja tak terduga Rp84,69 miliar, dan
belanja transfer Rp2,59 triliun.
"Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar
Rp4,26 triliun. Terdiri atas sisa lebih penggunaan anggaran Rp134,17 miliar dan
penerimaan pinjaman daerah Rp4,13 triliun. Pengeluaran pembiayaan, berupa
penyertaan modal daerah sebesar Rp20 miliar," tuturnya.
Secara garis besar, lanjut Gubernur, postur
rancangan APBD Provinsi Banten TA 2021 adalah pendapatan daerah Rp 11,30
triliun dan belanja daerah Rp15,55 triliun. Dengan demikian terjadi defisit
sebesar Rp4,24 triliun.
"Defisit tersebut ditutup dari silpa tahun
sebelumnya dan pinjaman daerah sebesar Rp4,68 triliun. Pengeluaran pembiayaan
daerah berupa penyertaan modal BUMD Rp20 miliar. Sehingga silpa tahun berkenaan
Rp0," ujarnya.
Anggaran belanja pada TA 2021, lanjut Gubernur,
berdasarkan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, terdiri atas
urusan wajib pelayanan dasar sebanyak enam bidang sebesar Rp10,52 triliun.
Selanjutnya, urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp485,35 miliar. Urusan
pilihan sebesar Rp340,33 miliar.
"Unsur pendukung urusan pemerintah Rp803,73
miliar, serta unsur penunjang urusan pemerintah Rp3,27 triliun,"
ungkapnya.
"Beli talas ke Rawamangun. Meski Covid-19, kita
tetap membangun," pungkas Gubernur.
Pimpinan sidang paripurna DPRD Provinsi Banten, Wakil
Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, nota pengantar yang
disampaikan oleh Gubernur selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi
untuk menyusun pemandangan umumnya.
Turut hadir: Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy,
Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, para kepala OPD serta tamu undangan.