Gubernur Banten Hormati Kebijakan Larangan Mudik dan Pembukaan Tempat Wisata
Sumber Gambar :Gubernur Banten
Wahidin Halim (WH) tegaskan dirinya menghormati kebijakan Pemerintah Pusat
terkait Pelarangan Mudik dan Pembukaan Pariwisata. Meski demikian, pihaknya
mengusulkan kalau dilarang, dilarang semuanya. Kalau dibuka, dibuka semuanya.
Gubernur memperkirakan, karena dekat dengan Jakarta tempat orang-orang tidak
mudik, wisata Banten bakal menjadi pilihan.
"Yang pertama,
saya menghormati kebijakan Pemerintah dan tentunya akan kita taati,"
tegasnya saat menjadi saah satu narasumber dalam acara Mata Najwa di Trans 7
(Selasa, 14/4/2021) malam.
Yang kedua, lanjut
Gubernur, harus dipahami bahwa posisi
Provinsi Banten itu di wilayah ujung barat yang memiliki garis pantai sepanjang
499,62 Km dan sangat terbuka.
"Yang ketiga,
ketika masyarakat Jakarta tidak pulang mudik, pilihannya hanya satu yaitu
berbondong-bodong ke Banten untuk berwisata," ungkapnya.
"Pada satu sisi
mudik tidak boleh tapi wisata dibuka. Ditambah lagi dengan masyarakat yang ada
di Banten, itu kan jutaan orang," tambah Gubernur.
Masih menurut
Gubernur, hampir tiap minggu, pilihan wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya
ke daerah Banten. Dengan pertimbangan karena lebih dekat, lebih terjangkau
secara ekonomi, dan sebagainya.
Gubernur pun ungkapkan
penerapan disiplin protokol kesehatan terhadap para wisatawan yang datang ke
Banten menjadi tantangan tersendiri.
"Saya
mengusulkan, kalau dilarang, dilarang semuanya. Kalau dibuka, dibuka semuanya.
Dengan berbagai konsekuensi mulai dari perjalanan hingga di tempat
wisata," ungkapnya.
Gubernur memaparkan,
praktik pada waktu pihaknya mencoba memonitor dan menata bagaimana wisata
dengan penerapan protokol kesehatan, karena area wisata di Provinsi Banten
terbuka, perlu komitmen berbagai pihak untuk mengontrol apalagi menerapkan
protokol kesehatan secara ketat.
Pengalaman dari Tahun
Baru 2021 dan Lebaran tahun lalu, lanjutnya, di tempat wisata antara orang-orang Banten dengan orang-orang
dari Jakarta dan daerah lainnya berbaur, kumpul di situ.
"Agak sulit bagi
kami untuk melakukan penataan atau pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang
kita hadapi. Karena, ternyata setelah ada aktivitas di tempat wisata, terjadi
kerumunan. Yang terpapar (Covid-19) naik tajam," ungkap Gubernur.
"Bagaimana
memutus mata rantai ini. Ini persoalan Banten sendiri," tambahnya.
Masih menurut
Gubernur, Provinsi Banten berbeda dengan tempat lain. Kalau tidak ada pulang
mudik, tidak ada aktivitas mobilisasi,
tidak interaksi, dan berbagai masalah.
"Kita ada
masalah sendiri," pungkas Gubernur.
Dalam kesempatan itu
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, tempat
wisata dibuka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi kapasitas
tempat wisata, hingga mengusahakan vaksinasi bagi para pelaku industri
pariwisata.
Menparekraf Sandiaga
Uno mengungkapkan terkait pelarangan mudik merupakan keputusan Pemerintah Pusat
yang sudah diatur panduannya oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu tugas
dan fungsi pihaknya adalah memastikan tempat destinasi wisata untuk patuh pada
protokol kesehatan. Patuh pada peraturan dalam bingkai PPKM (Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berbasis mikro daerah setempat.