Berita

Jakarta - Dalam rangka menyamakan presepsi lokasi kantor Badan Penghubung dalam satu kawasan dan menentukan strategi  efektif yang dijalankan untuk mendapatkan lahan di dalam Kawasan Ibukota Negara (IKN), Forum Komunikasi Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia ( FORKAPPSI) melaksanakan rapat bertempat di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (11/03/2022).

Rapat dibuka oleh Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Ika Sri Erika dan dilanjutkan dengan diskusi yang di pimpin oleh Ketua FORKAPPSI yang juga Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT Hendry D.L. Izaac  dengan dihadir para Kepala Badan Penghubung Daerah  se- Indonesia.

Dijelaskannya bahwa rapat tersebut dilaksanakan berkenaan dengan sudah ditetapkannya Undang – Undang nomor 3 tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan dilantiknya Kepala IKN oleh Presiden RI tanggal 10 Maret 2022  ini menandai jika Pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang disebut dengan Nusantara segera dimulai.

"Pembangunan Kantor Badan Penghubung di satu kawasan yang adalah untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar Badan Penghubung dan menjadi pusat budaya nasional untuk menyatukan keberagaman dari seluruh Indonesia," kata Hendry.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Penghubung Bengkulu Ferry Ernez Parera menyetujui rencana tersebut, "Kawasan Kantor Badan Penghubung di Ibukota Negara terletak  dalam 1 (satu) Kawasan yang terintegrasi yang mempunyai arsitektur  bangunan sesuai ciri khas Provinsi masing- masing yang bertujuan untuk memudahkan Koordinasi dan Promosi Daerah," ujarnya.

Senada diungkapkan oleh Kasubid Promosi Investasi dan Hubungan Kelembagaan Badan Penghubung Banten Rizal Firdaus mengatakan bahwa Kepala Badan Penghubung tiap Provinsi agar memberikan masukan kepada Gubernurnya untuk dapat menyampaikan permohonan ke Bapak Presiden untuk dapat dipertimbangkan dalam satu Kawasan di IKN pada waktu kunjungan kerja Bersama Presiden ke IKN tanggal 13 s.d 14 Maret 2022.

"Terlebih khusus untuk Gubernur dari wilayah Kalimantan yang mempunyai kesempatan lebih banyak berinteraksi dengan presiden karena akan dilaksanakannya kegiatan bermalam atau camping," Ucap Rizal.

Sebelum menutup rapat Hendry meminta untuk  segera menginventarisir dan menfollow up kembali surat yang telah di buat oleh FORKAPPSI terkait ke Kementerian ATR/ BPN, Bapenas, dan segera dibuat surat Kepala Otorita IKN terkait permintaan Kawasan Lahan terpadu.

"Segera dibuat surat  kepada Kepala Otorita IKN terkait permintaan Kawasan Lahan terpadu dan Rencana pembangunan Kantor Badan Penghubung di IKN ini dapat dimasukkan ke Renstra masing-masing Badan Penghubung," tutup Hendry.