Dikunjungi BKSAP, Pemprov Minta Dukungan Pulihkan Ekonomi Dampak Pandemi
Sumber Gambar :Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam upaya pemulihan ekonomi yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Terutama dukungan melalui regulasi maupun anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan penguatan ketahanan UKM dan korporasi.
Hal itu dikatakan Gubernur
Banten Wahidin Halim dalam sambutan yang disampaikan Asda I Pemprov Banten
Septo Kalnadi pada acara Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan agenda Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR RI untuk
Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19, Jum’at, 11 Juni 2021
di Pendopo Gubernur KP3B Palima Kota Serang.
Disampaikan Septo, kondisi
pembatasan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi
dan melemahkan sisi demand dan supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan
sisi demand terutama berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada
menurunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sementara sisi supply,
turunnya konsumsi rumah tangga direspon berbagai perusahaan atau unit usaha
yang ada dengan cara menurunkan jumlah produksinya.
"Data BPS Provinsi
Banten menunjukan
bahwasanya sebanyak 20,7
persen perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi jumlah pekerja dimana tiga
(3) lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah pekerja adalah penyediaan
akomodasi, konstruksi dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 69,3 persen
perusahaan memilih untuk tidak mengurangi/ menambah jumlah pekerja serta hanya
10 persen perusahaan di Banten memilih untuk menambah jumlah
pekerja,"jelas Septo
Di samping itu, lanjutnya,
data BPS Provinsi Banten menunjukkan aktivitas ekonomi dari
masyarakat golongan menengah
ke bawah, yakni dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan.
Adapun peningkatan aktivitas UKM tersebut ditandai dengan meningkatnya
persentase penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu pekerja
keluarga.
"Untuk itu, Pemerintah
Provinsi Banten berharap BKSAP DPR RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten
dalam program pemulihan ekonomi daerah baik melalui berbagai kebijakan
mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat serta menggerakkan dunia usaha
melalui pemberian insentif/stimulus kepada UKM dan korporasi,"paparnya
Acara dihadiri Mardani Ali
Sera selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI didampingi Andi Ahmad Dara perwakilan
komisi 11 dan Jazuli Juwaini dari Komisi 1 DPR RI, serta perwakilan rektor
perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten yakni Rektor Untirta Fatah
Sulaeman dan Rektor Unsera Hamdan.
Mardani Ali Sera
menyampaikan, selama pandemi Covid-19, pihaknya secara rutin telah melakukan
berbagai upaya diplomasi dengan berbagai negara khususnya berkaitan dengan
penanganan pandemi yang dialami hampir seluruh negara. Dalam penanganan dampak
ekonomi pasca pandemi, ia membutuhkan informasi dan harapan-harapan dari
berbagai pihak untuk dijadikan bahan melakukan diplomasi dan dapat menjadi
bahan membuat kebijakan.
"Sederhananya, belum
ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi.
Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan
siap menghadapinya seperti China. Dampak Covid-19 atas ekonomi nasional sangat
luar biasa. Kita lakukan diplomasi parlemen, dan hari ini sengaja mengundang
Pemda dan Kampus karena saya ingin dengar harapan Kampus dan Pemda untuk
menangani dampak musibah ini," tuturnya.
Rektor Untirta Fatah
Sulaeman menyampaikan apresiasi atas kehadiran BKSAP. Menurutnya, saat ini
dibutuhkan era kolaborasi antara seluruh stakeholder dalam memajukan negeri.
Kehadiran BKSAP sangat penting khususnya dalam konteks pendidikan. Karena,
banyak informasi yang bisa dijadikan objek riset dan implementasi untuk
mewujudkan belajar merdeka, merdeka belajar.
"Ada beberapa objek
riset yang tidak semua direncanakan. Kami mengusulkan kegiatan ini tidak hanya
rutin untuk mandatori anggaran tapi ada aktif inisiatif. Kita siap melakukan
kesepakatan mendorong dan memberikan kontribusi dalam kerja BKSAP ini,"
tutur Fatah.
Sementara itu, Rektor Unsera
Hamdan mengakui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap
Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Seprti yang saat ini dialaminya, banyak
mahasiswa mengajukan cuti karena kesulitan pembiayaan mengakibatkan keuangan
Kampus cukup kewalahan.
"Sehingga perlu ada
dukungan dari parlemen dalam hal anggaran. Terlebih, ditengah animo pendaftar
Perguruan Tinggi Negeri yang kian naik, berbanding terbalik dengan Perguruan
Tinggi Swasta yang terus turun. Karena yang masih aktif saja cuti, sehingga
kemampuan keuangan di swasta terkendala. Dengan adanya BKSAP, kami harap ada
solusi terbaik untuk pengelolaan PTS di masa pandemi dengan support berupa
subsidi dan beasiswa mahasiswa, "tukas Hamdan.