Berita

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten concern dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program prioritas peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan. 

“Karena itu, Musyawarah Nasional IV Koalisi Kependudukan Indonesia merupakan forum strategis dalam rangka keselarasan dan sinergitas kebijakan program kerja serta kegiatan pembangunan kependudukan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” papar Wagub dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional IV Koalisi Kependudukan Indonesia di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/9/2019). 

Diungkapkan Wagub, Pemerintah Provinsi Banten berharap dukungan dan kerjasama dari pemerintah melalui dana dekonsentrasi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholder bidang kependudukan dan pendidikan untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Banten yang unggul dan berdaya saing. 

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kualitas sumber daya manusia berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan, sehingga semakin baik tingkat kualitas modal manusia (human capital) akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan,” lanjutnya.

Lebih jauh Wagub memaparkan, Provinsi Banten merupakan salah satu dari lima provinsi dengan luas wilayah terkecil di Indonesia, yakni dengan luas mencapai 9.662,92 Km2. Jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2018, kata dia, sebanyak 12,69 juta jiwa atau peringkat ke-5 di tingkat nasional. Andika menambahkan, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten pada tahun 2018 mencapai 2,17 3 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.314 jiwa/Km2, atau peringkat ke-3 di Indonesia. 

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2018 sebesar 71,95, menduduki peringkat ke-8 di Indonesia, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 71,39,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat membuka munas mengatakan, pihaknya meminta Koalisi Penduduk Indonesia merekomendasikan kebijakan kependudukan yang mendukung percepatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. 

Menurut Eko, masyarakat Indonesia membutuhkan pendidikan vokasional untuk dapat bersaing di era industri 4.0. Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan pendidikan kepada pendamping desa dan kepala desa hingga ke luar negeri.

Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, salah satu hal strategis pada pelaksanaan Munas tersebut adalah periode bonus demografi di Indonesia yang diproyeksi lebih pendek yakni akan selesai pada tahun 2038. Di sisin lain, tidak semua provinsi mendapatkan bonus demografi. Sehingga menurutnya, strategi bangunan setiap kabupaten/kota akan berbeda.

Sonny mengatakan, Koalisi Kependudukan Indonesia siap untuk mendukung pembangunan perdesaan. Tak hanya itu, lanjutnya, Koalisi Kependudukan Indonesia juga akan membantu pemerintah menyusun strategi transmigrasi yang menurutnya butuh pembaharuan. (PRESS RELEASE HUMAS PEMPROV BANTEN)