Di Depan Ketua KPK, Gubernur WH menyatakan Berkomitmen Terus Melakukan Upaya Pencegahan Korupsi
Sumber Gambar :SERANG - Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sejak awal menjabat terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
“Tidak hanya di tingkat Provinsi,
upaya pencegahan yang dilakukan juga mencakup seluruh Kabupaten dan Kota yang
ada,“ kata Gubernur WH, dalam
sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi Pimpinan KPK dan Kepala Daerah se-Provinsi Banten 2022, Jum’at,
(25/2/2022) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug Palima Kota Serang.
WH mengatakan Komitmen upaya
pencegahan itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan
data hasil perkembangan upaya pencegahan yang dilakukan, pada tahun 2018 sudah
mencapai 69,00 persen, 2019 mencapai 82,00 persen, 2020 mencapai 91,76 persen
dan pada tahun 2021 mencapai 93,25 persen.
Gubernur Banten WH mengatakan, capaian peningkatan itu merupakan
sebuah kemajuan atas kerja bersama sehingga Provinsi Banten menempati posisi
yang cukup bagus dalam hal pencegahan korupsi. "Tentu kita harus terus
meningkatkan capaian itu, agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pencegahan
yang kita bisa dipertanggungjawabkan," kata WH.
Dalam rapat koordinasi itu
turut hadir pula Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua KPK Firli Bahuri,
Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada BPKP Bea Rejeki
Tirtadewi, Inspektur Khusus Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Teguh
Narutomo, serta seluruh Kepala Daerah dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten.
Selain itu, Gubernur WH
melanjutkan, Pemprov Banten juga sebagaimana yang sudah diatensikan oleh KPK,
sudah melakukan pendidikan anti korupsi sebagai upaya dini memberikan wawasan
pencegahan kepada internal.
"Karena ini menjadi
salah satu upaya strategi taktis dari KPK yang sudah kita lakukan, dan akan
terus menerus secara bertahap melalui pusat pendidikan itu," jelasnya.
Gubernur WH menegaskan, anti
korupsi merupakan komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur serta semua unsur
penyelenggara Pemerintah di delapan Kabupaten dan Kota. Hal itu ia buktikan
pada saat pertama kali menjabat, ia langsung meminta KPK untuk hadir di Banten
dan ikut mengawasi untuk bersama-sama memerangi korupsi.
"Alhamdulillah sampai
hari ini kita terus mendapat arahan yang tidak hanya Provinsi Banten tetapi
juga seluruh Kabupaten dan Kota yang ada," ujarnya.
Dikatakan WH,
program-program pencegahan korupsi itu terintegrasi dari delapan area
strategis, pertama pada tata kelola pemerintahan daerah, perencanaan dan
penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), perizinan, pengawasan
APIP, management ASN, optimalisasi tata keuangan dan menejemen aset daerah
serta pengelolaan dana desa.
Terkait dengan tata kelola
Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi sebagai Provinsi
terinovatif dari Kemendagri.Terkait perizinan, Provinsi Banten mendapat
peringkat keempat dengan nilai investasi tertinggi dari Kementerian
Investasi/BKPM. Terkait management ASN, Provinsi Banten mendapat Peringkat
Pertama Management Kepegawaian dari BKN. Dan dalam upaya secara umum pencegahan
korupsi Provinsi Banten mendapat peringkat dua terbaik Pencegahan Korupsi dari
KPK.
"Mudah-mudahan
kehadiran bapak Ketua KPK di sini, bisa memberikan kami beserta seluruh Kepala
Daerah di Banten semangat baru, untuk melakukan pemberantasan korupsi di
daerahnya masing-masing," pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPK RI
Firli Bahuri dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya terhadap Gubernur
Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, karena keduanya
mempunyai latar belakang politik yang mumpuni serta sudah pernah berkecimpung
di dunia regulasi.
"Sehingga tidak ada
peluang lagi bagi Banten untuk terlibat korupsi. Karena dua pemimpin di Banten
ini berlatar belakang politik dan pengawas," katanya.
Tetapi kalau dua pemimpin
itu tidak mampu mengawasi sebagaimana Peraturan Perundang-undangan, maka tidak
akan tercapai apa yang diimpikan yakni Banten bebas korupsi.
Firli mengungkapkan, sudah
ada dua pimpinan KPK yang datang ke Banten untuk melakukan upaya pencegahan,
bahkan diantaranya juga merupakan warga Banten. Hal itu menunjukkan bahwa, KPK
sangat konsen untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan korupsi di Banten.
"Seharusnya sudah tidak ada kasus korupsi di Banten, kalaupun ada kita akan tetap menindak tegas," pungkasnya.
Sumber : Biroadpimbanten