Angka Kemiskinan Provinsi Banten Terendah Kedua se-Pulau Jawa
Sumber Gambar :Badan Pusat Statistik
(BPS) kembali mengeluarkan data penduduk miskin di Indonesia, Selasa
(16/02/2021). Data terbaru untuk September 2020 tercatat jumlah orang miskin
Indonesia naik 10,19% menjadi 27,55 juta.
Jumlah penduduk
miskin itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dilihat dari sisi angka
kemiskinan terendah se-Pulau Jawa, Provinsi Banten berada di posisi kedua
setelah DKI Jakarta. Untuk Nasional, Provinsi Banten masuk ke 8 (delapan) besar
terendah.
Berikut angka
kemiskinan provinsi di Pulau Jawa:
1. DKI Jakarta dengan
persentase sebesar 4,69%
2. Banten sebesar
6,63%.
3. Jawa Barat sebesar
8,43%.
4. Jawa Timur sebesar
11,46%
5. Jawa Tengah
sebesar 11,84%.
6. Yogyakarta sebesar
12,80%.
Sementara itu 10
besar terendah angka kemiskinan secara Nasional, berikut rinciannya:
1. Bali sebesar
4,45%.
2. DKI Jakarta
sebesar 4,69%.
3. Kalimantan Selatan
sebesar 4,83%.
4. Kep. Bangka
Belitung sebesar 4,89%.
5. Kalimantan Tengah
sebesar 5,26%.
6. Kepulauan Riau
sebesar 6,13%.
7. Sumatera Barat
sebesar 6,56%.
8. Banten sebesar
6,63%
9. Kalimantan Timur
sebesar 6,64%.
10. Maluku Utara
sebesar 6,97 %.
Sebelumnya, Gubernur
Banten Wahidin Halim (WH) dalam telekonferensi Forum Renja OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (10/2) menyatakan
penangan kemiskinan menjadi tugas dan amanah yang harus dilakukan.
Dikatakan, program
bantuan sosial bagi keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Banten sebesar Rp.
600.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 421.177 kepala
keluarga di Provinsi Banten. Program bantuan jaminan sosial lainnya juga ada
melalui PKH (Program Keluarga Harapan).
Pemprov Banten
mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp. 56,460 miliar pada APBD
2021. Sebagian dari bansos tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat
terdampak Covid-19. Antara lain untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS), program
Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), pengamanan kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.