Al Muktabar Ikuti Rakor Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah yang
dibuka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian di Sasana
Bhakti Praja Gedung C lantai 3 Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia (Kemendagri), Jakarta, Jum’at, (09/06/2023). Rakor sebagai
upaya menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan
publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.
“Dalam pertemuan ini berbagai
arahan kita dapatkan terkait tugas dan kewajiban bagi para Kepala Daerah yang
memang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu adalah kewajiban bagi kita,”
ungkap Al Muktabar.
Menurutnya, dalam pemberian
pelayanan Pemerintah Provinsi Banten terus mengupayakan pelayanan yang selalu
mengutamakan serta melibatkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Parameternya bagaimana kita
upayakan terkait apa yang dilakukan Pemerintah dalam membangun Banten seperti
mengupayakan penanganan kemiskinan ekstrem, gizi buruk dan penguatan produk
dalam negeri yang kita lakukan untuk membangun Banten dengan masyarakat yang
sejahtera,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Pemprov
Banten juga jelas Al Muktabar selalu mengoptimalkan pengendalian inflasi yang
terus dikolaborasikan dalam penekanannya sehingga dapat diantisipasi pemicu
dari bertambahnya angka inflasi.
“Lalu kita juga terus
konsisten dalam mengendalikan inflasi melalui kerja sama antar daerah terutama
daerah pemicu potensi-potensi inflasi,” ungkapnya.
Al Muktabar juga menyatakan,
pelayanan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu peningkatan
pendapatan melalui tata kelola pembelanjaan yang terus diperkuat.
“Dengan begitu kita memiliki
kemampuan fiskal yang kuat yang sehingga mampu memberikan pelayanan dari
berbagai sektor,” ungkapnya.
Selain itu, pelayanan yang
harus terus dioptimalkan juga bisa melalui penggunaan dana Biaya Tak
Terduga (BTT) yang regulasinya sudah disiapkan sesuai aturan yang berlaku.
“Alhamdulillah secara
keseluruhan dari faktor-Faktor pelayanan kita sudah lakukan dengan konsisten.
Begitu pula dengan penggunaan dana yang mungkin kebijakannya sudah ditentukan,”
jelasnya
Melalui penguatan pelayanan
yang terus dievaluasi seperti melalui kegiatan ini, Al Muktabar berharap semua
upaya mampu dipertahankan dan diperbaiki ke tingkat pelayanan yang lebih baik.
“Melalui kegiatan ini juga
kita mengevaluasi apa saja kiat yang harus kita tingkatkan dan perbaiki dan itu
menjadi langkah-langkah penegasan pelayanan kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penjabat adalah Kepala Daerah yang
ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan di daerah yang habis masa
jabatannya. Harus menjadi role model bagi para Kepala Daerah hasil Pilkada
serentak tahun 2024 nanti.
“Maka dari itu, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan di antaranya kepercayaan dan kepuasan publik dalam
hal pelayanan yang mana Kepala Daerah harus rajin turun langsung ke masyarakat,
kemudian membangun hubungan yang baik dengan otoritas diatasnya,” jelasnya.
Tito juga menyampaikan
sesuai arahan Presiden terkait APBD Tahun Anggaran 2023, di antaranya
mengupayakan optimalisasi APBD dari belanja pegawai, optimalisasi barang dan
jasa pegawai tempat pelaksanaan rapat di daerah.
Hal tersebut menurutnya bisa
dinaikkan atau ditambah pembelanjaan modalnya dalam rangka menunjang
pembangunan infrastruktur, dan menaikkan kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
“Dalam meningkatkan PAD ini,
kita bisa menghidupkan sektor swasta atau UMKM antara lain dengan memberikan
kemudahan diberbagai sektor pemberian izin, dan pemberian insentif,”
pungkasnya.