8 Kecamatan di Banten Rentan Ketahanan Pangan
Sumber Gambar :SERANG –
Sebanyak 8 dari 155 kecamatan di Provinsi Banten rentan terhadap rawan pangan
atau kriteria 1-3. Kecamatan itu tersebar di Kota Serang, Kabupaten Lebak dan
Pandeglang.
Namun secara
keseluruhan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, kondisi
ketahanan pangan di Banten pada masa pandemi Covid-19 aman dan terkendali
dengan baik.
Bahkan Pemprov
Banten telah menyalurkan cadangan beras sebanyak 831.830 kg untuk 83.183 KK di
603 desa dan 83 kecamatan, termasuk ke kecamatan yang dinilai rentan terhadap
kerawanan pangan.
“Berdasarkan
analisa ketahanan pangan komposit, terdapat 8 Kecamatan dari 155 kecamatan di
Provinsi Banten yang rentan terhadap rawan pangan atau masuk dalam prioritas
1–3, yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,”
kata Andika melalui siaran tertulis, Minggu (24/1/2021).
Andika
melanjutkan, untuk keamanan pangan segar sendiri, Pemorov Banten melalui Dinas
Ketahanan Pangan telah menerbitkan 297 sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT).
Andika
menuturkan, Banten merupakan salah satu provinsi penghasil beras dengan total
luas lahan sawah sebesar 204.335 Ha.
Berdasarkan
hasil penghitungan BPS menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Banten
menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi Penghasil Beras Tertinggi Nasional di
tahun 2019 dengan produksi beras sebesar 843.000 ton.
Berdasarkan data
neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari – Desember 2020,
sampai dengan akhir tahun 2020 ketersediaan beras di Banten surplus sebesar
105.314 ton.
Banten mampu
memasok beras ke DKI Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli –
Desember 2020, dengan tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi
setempat.
“Banten mampu
menambah pasokan beras di DKI Jakarta secara kontinyu, sehingga ikut berpatisipasi
dalam mendukung ketersediaan beras, menjaga kestabilan harga beras dan menekan
tingkat inflasi di DKI Jakarta,” paparnya.
Kata Andika,
Banten juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan beras melalui
pengawasan terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input produksi.
Selain itu,
Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk memperpendek supply chain (rantai
pasokan) pangan melalui BUMD Agrobisnis.
Provinsi Banten
juga bekerja sama dengan Perhutani dan Perkebunan Negara/ swasta untuk membuka
lahan baru dengan pola tumpang sari. Serta membantu akses permodalan perbankan
bagi petani.
Semua itu, kata
Andika, dilakukan mengingat ketahanan pangan dapat dicapai melalui 4 pilar,
yaitu ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan.
Ketahanan
pangan, lanjutnya, juga memiliki permasalahan dan tantangan yang besar
sebagaimana yang termaktub dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia
Tahun 2018.
“Ketiganya
adalah akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, akselarasi
pencegahan dan intervensi gizi buruk dan perubahan iklim yang berdampak
terhadap risiko gagal panen,” kata Andika.
Sementara itu,
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, pemerintah telah
mengalokasikan dana sekitar Rp104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong
produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan
teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan
memperkuat korporasi petani dan nelayan secara digital.
“Kunker ini salah satunya untuk menyerap aspirasi daerah terkait dengan pembangunan ketahanan pangan,” katanya.
Sumber : Bantennews