Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Beras SPHP Bulog, Pj Gubernur Al Muktabar Apresiasi Kinerja Polda Banten
Sumber Gambar :Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar mengapresiasi kinerja jajaran Satgas Pangan Kepolisian Daerah
(Polda) Banten yang berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan
beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Saat ini Pemerintah
tengah bekerja keras untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
tercukupi di tengah kondisi situasi global yang kurang baik.
“Kita selalu berkordinasi
dengan jajaran Polda Banten. Karena kita juga bersama-sama masuk dalam jajaran
Satgas ketahanan pangan daerah dan juga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),”
kata Al Muktabar saat Konferensi Pers di Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten, Jl
Syech Nawawi Al Bantani, Banjarsari, Kota Serang, Jumat (10/2/2023).
“Berkat ketajaman analisa yang
dilakukan Polda Banten, saat ini ada tujuh pelaku yang diduga telah melakukan
tindakan kejahatan penyalahgunaan beras Bulog dengan kualitas medium yang
dikemas ulang (repacking) menjadi beras premium,” tambahnya.
Dikatakan, karena dikemas
menjadi beras premium, harga satuannya pun terjadi peningkatan. Yang semula
hanya Rp8.300/kg untuk beras medium dari Bulog, menjadi Rp12.500/kg untuk beras
premium di pasaran. Setelah dilakukannya pengungkapan kasus ini, diharapkan
dalam waktu dekat harga beras di pasaran bisa Kembali normal.
“Kita terus upayakan harga
beras itu menjadi normal Kembali. Semuanya kita bergandengan tangan, dari mulai
Polda Banten sampai Bulog itu sendiri,” kata Al Muktabar.
Dijelaskan, dalam beberapa
bulan terakhir, inflasi di Banten pada Desember 2022 terkendali dengan baik, di
bawah angka nasional. Dalam perkembangan terakhir meningkat yang dipicu
oleh
kenaikan harga beras. Untuk
menata tata niaga pangan di Provinsi Banten agar lebih baik dan meminimalisir
terjadinya tindakan kejahatan seperti ini, dalam waktu dekat Al Muktabar
mengaku akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata kelola niaga.
“Itu langkah awal cepat yang
akan kita lakukan, meskipun idealnya hal itu diatur dalam Peraturan Daerah
(Perda). Nanti itu juga akan kita rencanakan bersama teman-teman di DPRD
Provinsi Banten,” ujarnya.
Sementara itu Dirut PT Bulog
Budi Waseso mengungkapkan, pada tahun 2023 ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah itu diperuntukkan kebutuhan Operasi Pasar (OP)
sebanyak 1,2 juta ton, untuk cadangan utuh tetap 1 juta ton dan sisanya untuk
mengantisipasi adanya bencana alam.
“Kita upayakan kebutuhan itu
bisa diutamakan dari pasokan lokal, apalagi bulan Maret 2023 besok kita sudah
memasuki panen raya,” katanya.
Terkait dengan beras Bulog
yang disalahgunakan tersebut, itu merupakan beras impor yang dilakukan
Pemerintah beberapa waktu lalu sebagai salah satu upaya stabilisasi harga di
pasaran. Ada beberapa negara importir yang masuk, seperti Vietnam, Thailand,
Pakistan, dan sedikit dari Myanmar.
“Total ada 500 ribu ton yang
kita impor karena dalam kondisi darurat. Nah, yang disalahgunakan oleh para
pelaku itu salah satunya beras yang dari impor itu, yang berasal dari Vietnam,”
ungkapnya.
Budi berharap, pihak
kelopisian bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, masalahnya hal ini menyangkut
kepada urusan perut masyarakat Banten. “Saya mendukung pengusutan ini secara
tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita juga sangat terbuka untuk dilakukan
penyelidikan jika memang ada yang terindikasi ikut terlibat,” tambahnya.
Sementara itu Kapolda Banten
Rudy Heriyanto Adi Nugroho menambahkan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan
terhadap dugaan kasus ini sejak beberapa waktu lalu, namun baru kemarin bisa
dilakukan penindakan setelah ditemukan bukti yang cukup.
“Kita akan usut kasus ini
sampai tuntas. Gas pol terus sampai tuntas ke akar-akarnya supaya ada pihak
yang bertanggungjawab, karena ini merupakan persoalan yang menyangkut urusan
perut masyarakat,” katanya.
Terhadap barang bukti yang
disita itu, Rudi mengaku sebagian akan disisikan sebagai barang bukti di
pengadilan. Sedangkan sebagian besar lainnya akan didistribusikan ke pasaran di
wilayah Provinsi Banten. “Dengan begitu mudah-mudahan stabilisasi harga beras
bisa dikembalikan dan inflasi bisa ditekan kembali,” ujarnya.