Jelang Pemilu 2024, Adminduk Menjadi Perhatian DP3AKKB Provinsi Banten
Sumber Gambar :Forum Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana
(DP3AKKB) Provinsi Banten menggelar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2024 di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa malam
(14/2/2023).
Kegiatan itu dilakukan sebagai
bentuk sinkronisasi dan sinergitas terhadap sasaran pembangunan daerah
sebagaimana terumus dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026,
Sebagai acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2024, juga
dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Dinas terkait dari Kabupaten dan
Kota.
Sehingga nanti diharapkan ada
sinkronisasi program dan kegiatan pada masing-masing bidang urusan seperti
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
"Kita padukan antara
target Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, dan Kota, yang kemudian kita
breakdown menjadi sebuah program kegiatan sehingga program tersebut dapat
terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program
prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 ini," kata Kepala DP3AKKB
Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina.
"Tahun 2023 ini persoalan
Adminduk harus bisa kita selesaikan sesuai dengan target, mengingat pada tahun
2024 nanti kita akan dihadapi pada perhelatan Pemilu serentak yang tentunya
membutuhkan data yang benar-benar akurat," katanya.
Pendataan ini penting
dilakukan tidak hanya terhadap warga yang sudah masuk pada kategori pemilih,
namun juga pendataan kematian, status perpindahan dan lain sebagainya.
Maka dari itu, Nina mendorong
agar Kabupaten dan Kota untuk menggencarkan program Adminduk ini dengan upaya
layanan yang mendekati kepada masyarakat.
Di era digital ini, lanjutnya,
masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas Adminduk yang berbasis digital yang
terkoneksi di masing-masing handphone.
" Digital ID merupakan
transformasi dari KTP-el sebelumnya ," tambahnya.
Selain itu, ada juga target
tematik yang harus dicapai dengan sebuah gerakan birokrasi berdampak dan
birokrasi kerkinerja, antara lain Gerakan dalam menangani persoalan
stunting, gizi buruk, inflasi, dan juga kemiskinan ekstrim.
Pj Sekda Provinsi Banten M
Tranggono menambahkan, peran DP3AKKB sangat penting dalam rangka mewujudkan
Generasi Emas 2045. Maka dari itu, semua program yang direncanakan harus
terstruktur dan sejalan dari bawah sampai tingkat atas.
"Kita juga patut bersyukur
angka stunting kita sudah menurun dan mendapat apresiasi dari Pusat. Namun kita
tidak boleh jumawa terhadap capaian itu, karena masih banyak target yang harus
kita capai ke depan," katanya.
Tranggono juga mengingatkan
pentingnya persiapan kaitannya dengan pendataan menjelang tahun politik 2024.
Ini perlu dipersiapkan secara serius agar semuanya berjalan dengan baik.
"Dari sisi penganggaran
kita sudah siapkan melalui Perda Dana Cadangan Daerah. Namun dari sisi
administrasinya juga harus kita siapkan melalui Adminduk," pungkasnya.