• Monday, 22 July 2019
  • Tantangan Reformasi Birokrasi di Banten


    Antara ranah birokrasi dan politik (baca politik praktis) memang berbeda. Namun keduanya memiliki wilayah keterkaitan yang tak mudah dipisah atau bersinggungan erat. Paling tidak, hal ini seringkali tercermin pasca pelaksanaan pilkada. Hal pertama yang dilakukan kepala daerah terpilih, biasanya langsung melakukan mutasi, rotasi maupun promosi terhadap para pejabat.

    Bukan rahasia lagi, kepala daerah akan lebih mengutamakan pejabat-pejabat yang dinilai berjasa selama pemenangan pemilukada. Meskipun UU tentang disiplin aparatur sipil negara (ASN) dengan tegas menyatakan ASN harus netral dalam pilkada, pemilu atau pilpres, namun faktanya, laporan ASN yang mendukung pasangan calon, kerapkali terjadi.

    Keterlibatan ASN dalam pelaksanaan pilkada bukan hanya terjadi di Provinsi Banten, tetapi juga hampir terjadi di seluruh Indonesia. Implikasinya sudah tentu berdampak pada wajah birokrasi. Pasca pillkada, pemilu atau pilpres, sering kali sirkulasi jabatan dan eselonisasi tersendat.

    Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro beberapa waktu lalu berpandangan kecenderungan birokasi yang dipengaruhi oleh kepala daerah terjadi diseluruh daerah.

    Terkait dengan reformasi birokrasi, Zuhro, sulitnya melakukan reformasi birokrasi karena sudah sangat lama ASN mengalami disorientasi. Menurut dia, para abdi negara tersebut selama ini orientasinya pada penguasa, dan partai politik.

    Zuhro menyatakan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah daerah di era otonomi daerah masih menghadapi sejumlah kendala antara lain rekruitmen pegawai yang masih syarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Ia mengatakan, reformasi birokrasi menjadi tolok ukur utama bagi aktivitas otonomi daerah karena ada hubungan yang erat dan saling terkait antara otonomi daerah dan birokrasi.

    Itulah salah satu tantangan terberat dalam mereformasi birokrasi. Saat melantik Al Muktabar sebagai Sekda Banten, Senin (27/5/2019),  Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginstruksikan Al Muktabar langsung bekerja di posisinya yang baru sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Sesuai tugas pokok dan fungsinya membantu gubernur, WH menugaskan Al Muktabar untuk mereformasi birokrasi berkualitas di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.

    Wahidin Halim mengatakan, Al Muktabar harus memahami tupoksi yang diembannya yakni membantu gubernur dalam menyusun kebijakan, dan membangun reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Pemprov Banten.

    Sekda Banten Al Muktabar mengaku sudah menyiapkan gebrakan untuk mendukung proses percepatan pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Salah satunya, dengan menerapkan berbasis kinerja kepada aparatur sipil negara (ASN).

    Salah satu gebrakan yang disiapkan Al Muktabar yaitu para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov dipastikan akan berbasis kinerjanya masing-masing. Bahkan, dia sudah menyiapkan instrumen yang bisa mengukur untuk memastikan pencapaian dari target kinerja tersebut.

    Kita berharap agar gebrakan yang dilakukan Sekda Banten yang baru dilakukan secara konsistem sehingga secara bertahap reformasi birokrasi di Pemprov Banten berjalan secara baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

    Salah satu gebrakan yakni dalam penataan jam kerja. Selama Ramadan, jam kerja ASN Pemprov Banten diubah menjadi lebih pagi yakni masuk mulai pukul 06.00 dan pulang pukul 12.30. Perubahan jadwal kerja ini bagian dari upaya meningkatkan sikap dan mental ASN untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab. Kedisiplinan dan etos kerja merupakan pondasi dari reformasi birokrasi***

    Oleh : Maksuni

    Penulis, Praktisi Pers


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan