• Monday, 22 July 2019
  • Optimalisasi Potensi Zakat Profesi di Kalangan ASN


    Potensi zakat di Provinsi Banten tergolong besar. Untuk potensi zakat dari pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten mencapai Rp 34,9 miliar/tahun atau Rp 2,9 miliar/bulan.

    Angka potensi zakat dari pendapatan ASN Pemprov Banten ini terungkap  dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Banten dengan Baznas Pemprov Banten di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten, Senin (20/5/2019) lalu.

    Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten Irvan Santoso mengatakan angka ini diperoleh dari simulasi perhitungan 2,5 persen potongan zakat profesi dikalikan dengan jumlah gaji dan tunjangan kinerja ASN Pemprov Banten bulan April 2019 sebesar Rp 116.456.958.152.


    Dalam upaya optimalisasi zakat pendapatan ASN, Gubernur Banten sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 451/1567-Kesra/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan ASN Pemerintah Provinsi Banten dari Tunjangan Kinerja.

    Irvan menegaskan yang dimaksud dengan zakat pendapatan ASN ini meliputi gaji, tunjangan kinerja, honorarium dan lainnya. Dalam rangka mempermudah pengumpulan zakat, rencananya  akan dipotong dari tunjangan kinerja.

    Dalam diskusi pada awal Ramadan lalu di kantor Redaksi Kabar Banen, Irvan mengatakan salah satu kendala dalam hal optimalisasi zakat pendapatan ASN yakni pada regulasi. Menurut dia, regulasi sangat penting dalam hal pengumpulan zakat ASN.

    Ketua Baznas Banten Suparman Usman mengatakan zakat penghasilan ASN atau zakat profesi wajib dikeluarkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 (3) UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.  Nisab (batas minimal) yang terkena kewajiban zakat terhadap hasil usaha profesi tersebut diatur dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor  52/2014.

    Dalam pasal tersebut dijelaskan nisab zakat profesi senilai 653 kg gabah/524 kg beras (dianalogikan kepada zakat pertanian) dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Menurut Suparman, berdasarkan ketentuan nisab tersebut, hampir dipastikan semua ASN Pemprov Banten sudah mencapai nisab dan harus diambil zakatnya.

    Dijelaskan Suparman  zakat profesi dikeluarkan pada saat mendapatkan harta tersebut. Ini dianalogikan kepada zakat pertanian. Pemotongan zakat 2,5 persen itu dari pendapatan bruto, bukan netto.

    Dari sudut pandang tersebut, ASN Pemprov Banten sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Tinggal bagaimana merumuskan mekanisme pengumpulan sehingga sesuai dengan koridor hukum.

    Tentu kita belum lupa waktu permasalahan pemotongan gaji ASN Pemkab Serang yang kemudian mendapat catatan hukum dan dilengkapi kesediaan untuk zakat profesi. Ini merupakan solusi dari belum adanya regulasi dalam pemotongan zakat ASN.

    Yang terpenting juga harus diperhatikan, yakni upaya Baznas dalam menggali potensi zakat profesi ini, tidak hanya kalangan ASN, tetapi juga profesi lain. Kerjasama dengan sejumlah asosiasi profesi menjadi hal yang harus terus dilakukan sehingga potensi zakat di Banten akan lebih optimal.

    Tentu saja bukan hanya pengumpulan zakat saja, pendistribusian dna zakat harus dioptimalkan dalam rangka membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana kita ketahui, Banten masih merupakan daerah yang tinggi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

    Dalam kaitan itu, data mengenai penerima zakat harus terintegrasi dengan data pemerintah sehingga tidak terjadi tumpah dalam pelaksanaan program, Termasuk sangat penting dalam rangka mengevaluasi terhadap distribusi zakat. ***

    Oleh : Maksuni


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan