• Thursday, 20 June 2019
  • Pemprov Banten Wujudkan Birokrasi Berintegritas


    Gubernur Banten Wahidin Halim telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 17 orang ASN yang terbukti korupsi pada April 2019 ini.  Sebanyak 17 ASN yang dipecat tersebut tersebar di kabupaten/kota, rinciannya Kabupaten Serang 10 orang, Pandeglang 13 orang, Lebak 3 orang, Kabupaten Tangerang 11 orang, Kota Cilegon 7 orang, Kota Serang 3 orang dan Kota Tangerang Selatan 6 orang.

    Selain menjalankan rekomendasi KPK, pemecatan yang dilakukan Gubernur Banten juga dalam rangka membersihkan jajaran Pemprov Banten dari korupsi. Pemecatan ASN yang terbukti korupsi tersebut menunjukkan WH tidak main-main dalam pemberantasan korupsi di Banten. Hal itu dilakukan karena jika perilaku korupsi dibiarkan  maka hal tersebut akan terus merusak citra serta integritas Pemprov Banten dalam memberantas kasus korupsi.

    Mantan Wali Kota Tangerang ini akan menegakkan dan menjalankan setiap rekomendasi KPK yang selama ini telah menjadi mitra Pemprov Banten yakni melalui Satgas Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten.

    Untuk menunjukkan keseriusannya, WH juga membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melengkapi tugas-tugas Inspektorat Provinsi Banten. Hal itu diapresiasi oleh BPK RI, karena dianggap telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang tepat waktu dan memudahkan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan.

    Komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), dalam dasawarsa belakangan ini semakin gencar. Sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai berlanjut ke era Presiden Joko Widodo sekarang, berbagai upaya reformasi birokrasi terus dilakukan.
    Beberapa upaya yang dilakukan Pemprov Banten dalam melakukan reformasi birokrasi sejak 2014 yakni antara lain melakukan kerja sama dengan KPK dengan melakukan 'Training for the Trainer (TOT) Tunas Integritas, membuat peraturan Gubernur (Pergub) pengendalian gratifikasi yang berbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pemprov juga melakukan kerja sama dengan BPKP sosialisasi 'Freud Control Plant'.
    Selain itu, pemprov juga membentuk komite integritas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan pemerintahan provinsi yang berintegritas. Integritas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian dan keterpaduan antara pikiran, perilaku, sikap dan tindakan individu dengan norma-norma, kode etik, peraturan dan perundang-undangan. Integritas harus dimiliki setiap ASN.
    Kelembagaan komite integritas sangat dibutuhkan, karena komite integritas mempunyai peran yang menentukan untuk membangun sistem integritas. Selain juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem integritas tersebut.
    Hal lain, karena komite integritas memegang peranan penting dalam memberikan pertimbangan untuk pembentukan tunas integritas dan pembangunan sistem integritas organisasi di Provinsi Banten.
    Selain itu komite integrasi juga menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pimpinan dalam pembangunan sistem integrasi.
    Oleh karena itu, ASN Pemerintah Provinsi Banten harus mempunyai komitmen integritas yang tinggi, agar komitmen Pemprov Banten dalam mengubah situasi dan kondisi menuju 'good governance' dan clean government bisa terwujud.***

     

    Oleh Maksuni

    Penulis, Jurnalis Kabar Banten  


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan