• Monday, 10 December 2018
  • PROFIL BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN


    Badan Penghubung Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Setingkat Eselon III.a yang tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi Kekhususan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yaitu Ibu Kota Negara dan juga Badan Penghubung yaitu berdisi sendiri yaitu tidak  diatur penggabungan  dengan Badan lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.       

                Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten,Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F terdiri dari:

    1. Kepala Badan;
    2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelanggaran Pemerintah Daerah;
    4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
    5. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

     

    Dengan digambarkan  struktur organisasi Badan Penghubung Daerah  Provinsi Banten secara diagramatis sebagai berikut:

    Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah  Banten

    Setingkat Eselon II a

     


    TUGAS POKOK DAN FUNGSI

                Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f  Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

       Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

                Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

    1. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
    2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
    3. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;
    4. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan