• Tuesday, 17 October 2017
  • Profil Kota Tanggerang Selatan


    a:3:{s:2:"id";s:6506:"

    \"\"

    \n\n

    Sekilas Sejarah Kota Tanggerang Selatan

    \n\n

    Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah ± 9.662,92 km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 9.245.075 jiwa, terdiri atas 4 (empat) kabupaten dan 3 (tiga) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    \n\n

    Kabupaten Tangerang yang mempunyai luas wilayah ± 1.159,05 km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 3.315.584 jiwa, terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    \nDengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

    \n\n

    Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah dan Belanja Operasional dan Pemiliharaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan,
    \nSurat Bupati Tangerang Nomor 135/088 Binwil/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Daerah, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 130/Kep.149-Huk/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Surat Bupati Tangerang Nomor 137/530 Binwil-2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 130/Kep.239-Huk/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Belanja Operasional dan Pemiliharaan untuk Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 130/Kep.380-Huk/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Tangerang Selatan,

    \n\n

    Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan ditetapkannya Ex Kantor Kewedanaan Ciputat menjadi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/18/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan,
    \nSurat Gubernur Banten Nomor 135/1436-Pem/2007 tanggal 25 Mei 2007 perihal Usulan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Gubernur Banten Nomor 125.3/Kep.353-Huk/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah dan Belanja Operasional dan Pemiliharaan Kepada Kota Tangerang Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/09/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/10/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pertama Walikota dan Wakil Walikota Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/11/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kota, Batas Wilayah Kota dan Cakupan Wilayah Kota Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/12/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong Kabupaten Tangerang Untuk Fasilitas Kantor Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 011/Kep.301-No. 4935 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188) Huk/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong Kabupaten Tangerang Untuk Fasilitas Kantor Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

    \n\n

    Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Setu. Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah keseluruhan ± 147,19 km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 918.783 jiwa.

    \n\n

    Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

    \n\n

    Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    \n\n

    Website Kota Tanggerang Selatan :  https://www.tangerangselatankota.go.id/

    \n";s:2:"en";s:6149:"

    \"\"

    \n\n

    History at a Glance South Tangerang City

    \n\n

    Banten province has an area of 9662.92 ± km² with a population in 2007 numbered 9,245,075, comprised of four (4) districts and three (3) cities, should spur an increase in the regional administration in order to strengthen the Republic of Indonesia.

    \n\n

    Tangerang regency which has an area of 1159.05 ± km² with a population in 2007 amounted to 3,315,584 inhabitants, consisting of 36 (thirty six) districts. The District has the potential to be developed to support the improvement of the regional administration.
    \nWith an area and the large number of people such as the implementation of development and service to the community has not fully accessible. These conditions need to be overcome by shortening the span of control of the government through the establishment of new autonomous regions so that public services can be improved in order to accelerate the realization of public welfare.

    \n\n

    With the aspirations of the community as outlined in the Regional Representatives Council Decision Tangerang District No. 28 of 2006 dated December 27, 2006 of the Agreement Establishing the South Tangerang City, Regional Representatives Council Decision Tangerang District No. 13 of 2007 dated May 4, 2007 on Jurisdiction and the Establishment Agreement Operational expenditure and Pemiliharaan to the Government of South Tangerang City,
    \nTangerang Regent letter No. 135/088 Binwil / 2007 dated January 30, 2007 concerning the Establishment of the Regional Agreement, Tangerang Regent Decree No. 130 / Kep.149-Huk / 2007 dated February 19, 2007 regarding the approval of the Town of South Tangerang, Tangerang Regent Letter No. 137/530 Binwil-2007 dated March 15, 2007 regarding the Proposed Establishment of an Autonomous Region, Tangerang Regent Decree No. 130 / Kep.239-Huk / 2007 dated May 7, 2007 on Operational Expenditure and Pemiliharaan for the Government of South Tangerang, Tangerang Regent Decree No. 130 / Kep.380 -Huk / 2007 dated August 6, 2007 on the Establishment of Boundaries South Tangerang City,

    \n\n

    Decision of the Regional Representatives Council Tangerang District No. 01 of 2007 dated January 23, 2007 regarding the approval of the stipulation Ex Kewedanaan Office Chester became South Tangerang City Government Center, Regional Representatives Council Decision No. 161.1 Banten Province / Kep-Parliament / 18/2007 dated May 21, 2007 of the Agreement Establishing the South Tangerang City,
    \nBanten Governor's letter No. 135/1436-Gov / 2007 dated May 25, 2007 regarding the Proposed Establishment of South Tangerang, Banten Governor Decree No. 125.3 / Kep.353-Huk / 2007 dated May 25, 2007 of the Agreement Establishing the South Tangerang City, Decision of the Council of Representatives Tangerang regency No. 13 of 2007 dated May 4, 2007 regarding the approval of Boundary Determination and Operational Expenditure and Pemiliharaan To South Tangerang City, Regional Representatives Council Decision No. 161.1 Banten Province / Kep-Parliament / 09/2008 dated July 7, 2008 on Approval Funds To the Governing Candidate South Tangerang Banten province, Regional Representatives Council Decision No. 161.1 Banten Province / Kep-Parliament / 10/2008 dated July 7, 2008 on the approval Relief Fund for the Implementation of the First General Election Candidates for Mayor and Deputy Mayor of the city of Tangerang the southern province of Banten, Regional Representatives Council Decision No. 161.1 Banten Province / Kep-Parliament / 11/2008 dated July 7, 2008 on the approval Candidate Name City, Borders and Coverage Area City Candidate City South Tangerang Banten province, Regional Representatives Council Decision Banten Province No. 161.1 / Kep-Parliament / 12/2008 dated July 7, 2008 on Consent to Use of Building Industry Training Center (BLKI) Serpong Tangerang District Candidates For Office Facilities South Tangerang Banten Province, and Banten Governor Decree No. 011 / Kep.301 -No. 4935 (Elucidation of the Statute Book of 2008 No. 188) Huk / 2008 dated July 17, 2008 on Consent to Use of Building Industry Training Center (BLKI) Serpong Tangerang District Candidates For Office Facilities South Tangerang Banten Province.

    \n\n

    Based on this government has done in-depth and comprehensive assessment of the feasibility of the establishment of the area and concluded that need to be established South Tangerang City. Formation of South Tangerang City which is a division of Tangerang District, consists of 7 (seven) districts, namely Sub Serpong, North Serpong Subdistrict, District Pondok Aren, District of Chester, District East Chester, District Pamulang, and the District of Setu. South Tangerang city has an area of 147.19 km² with a ± overall population in 2007 amounted to ± 918 783 inhabitants.

    \n\n

    With the formation of South Tangerang City as an autonomous region, Banten provincial government is obliged to assist and facilitate the establishment of institutional Legislative Council and local device that effectively and efficiently in accordance with the needs and capabilities, as well as assisting and facilitating the implementation of the transfer of personnel, transfer of assets and documents for the benefit of the organization local government in order to improve public services and accelerate the realization of public welfare in South Tangerang City.

    \n\n

    In exercising regional autonomy, South Tangerang City needs to do a variety of efforts to improve the ability of the economy, the preparation of infrastructure governance, empowerment and improvement of human resources, and the management of natural resources in accordance with the legislation.

    \n\n

    South Tangerang City Website: https://www.tangerangselatankota.go.id/

    \n";s:2:"zh";s:4638:"

    \"\"

    \n\n

    一览南唐格朗城市历史

    \n\n

    万丹省的有9662.92±平方公里,人口在2007年编号为9245075,由四(4)区,三(3)个城市的地区,应促进增加了区域管理,以加强印度尼西亚共和国。

    \n\n

    丹格朗摄政其中有1159.05±平方公里的面积与2007年人口达3315584居民,包括36(36)地区。该地区有潜力有待开发,支持区域管理的改善。
    \n随着面积和大量的人,如发展和服务社会的实现具有不完全无障碍。这些条件需要通过建立新自治区的缩短政府的控制范围来克服,这样的公共服务可以以加速实现公共福利得到提高。

    \n\n

    随着社会作为区域代表理事会决定唐格朗区2006年于2006年建立南唐格朗市协议12月27日,28号概述的愿望,区域代表理事会决定唐格朗区13号日5月4日2007年, 2007年管辖权和建立协议营运开支和Pemiliharaan到南唐格朗市的政府,
    \n丹格朗摄政信号135/088 Binwil / 2007年关于区域协定的成立2007年1月30日,文登摄政法令第130号/ Kep.149-学今/ 2007关于城市的批准日期为2007年2月19日南唐格朗,丹格朗摄政信号日期2007年3月15日五百三十分之一百三十七Binwil-2007对于一个自治区,丹格朗摄政号法令的建议设立130 / Kep.239-学今/ 2007年的运营支出2007年5月7日和Pemiliharaan政府南唐格朗的,丹格朗摄政法令第130号/ Kep.380 -Huk /日的边界的建立的南唐格朗市2007年8月6日2007年,

    \n\n

    2007年有关规定防爆Kewedanaan办公室切斯特批准2007年1月23日的区域代表会唐格朗区01号决定成为南唐格朗市政府中心,区域代表理事会决议第161.1万丹省/白马-议会/ 18 /日期2007年5月21日建立南唐格朗市协议2007年,
    \n万丹省长的信号一千四百三十六分之一百三十五政务/关于南唐格朗,万丹省长号法令的建议成立日期为2007年5月25日2007年125.3 / Kep.353-学今/ 2007年建立南方协议2007年5月25日丹格朗市,2007年与边界的确定和运营支出和Pemiliharaan要南唐格朗市,区域代表理事会决议第161.1万丹省/白马-议会的批准日期为2007年5月4日的理事会代表的丹格朗摄政第13号决定/ 09/2008日期2008年7月7日就批准基金理事候选人南唐格朗万丹省,区域代表理事会决议第161.1万丹省/白马-议会上月的批准救助基金2008年7月7日/ 10/2008第一届大选候选人文登市万丹,区域代表理事会决定号的南部省份的市长和副市长的执行161.1万丹省/白马-议会上月批准候选名称2008年7月7日/ 11/2008市,边框和覆盖区域城市候选城市南唐格朗万丹省,区域代表理事会决议万丹省第161.1 /白马-议会/ 12/2008年上同意2008年7月7日使用建筑业培训中心(区BLKi)塞尔彭丹格朗区考生对于Office设施南唐格朗万丹省,万丹和省长号法令011 / Kep.301 -No。 4935(2008年第188号法令全书中阐明)学今/ 2008年上同意2008年7月17日使用建筑业培训中心(区BLKi)塞尔彭唐格朗区候选人办公设备南唐格朗万丹省。

    \n\n

    在此基础上政府的深入和建立该地区的可行性全面评估已完成,并得出结论认为,需要建立南唐格朗城。南唐格朗城市的形成是唐格朗区的一个部门,由7(7)区,即子塞尔彭,北塞尔彭街道,区Pondok酒店AREN,切斯特区委,区东切斯特,区Pamulang和SETU的地区。南唐格朗城市有147.19平方公里,在2007年整体±人口面积达±918 783居民。

    \n\n

    随着南唐格朗城市的形成为一个自治区,万丹省政府有责任帮助并有效地促进建立制度立法会议员和本地设备按照需要和能力,以及协助和促进执行人事调动,为了转移资产和文件为组织当地政府的利益,改善公共服务,加快公益性的南唐格朗市实现。

    \n\n

    在实行区域自治,南唐格朗市需要做的各种努力改善经济的能力,基础设施管理,授权和改善人力资源的准备,以及对自然资源按照立法管理。

    \n\n

    南唐格朗城网址:http: //www.tangerangselatankota.go.id/

    \n";}

    Twitter


    Facebook


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan